Wednesday, 16 Oct 2019
Temukan Kami di :
News

Polri Sarankan Veronica Koman Tempuh Praperadilan Jika Merasa Dirugikan

Aisyah Isyana - 15/09/2019 08:15

Beritacenter.COM - Polri tak mempermasalahkan pernyataan Veronica Koman yang merasa di diskriminalisasi terkait penetapan status tersangka kasus dugaan provokasi rusuh di asrama mahasiswa Papua, di Surabaya. Jika memang merasa dirugikan, Polri menyarankan Veronica untuk menempuh jalur praperadilan.

"Apabila merasa dirugikan terkait penegakan hukum oleh penyidik, ada mekanisme untuk menguji atau mengkoreksi melalui sarana atau lembaga praperadilan," ujar Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo seperti dilansir detik, Sabtu (14/9/2019) malam.

"Pemberlakuan hukum terhadap WNI berlaku azas equality before the law. Dan individu harus bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan di muka hukum," sambungnya.

Baca juga :

Dedi menyebut Polda Jatim telah bekerja secara profesional dalam menangani kasus yang menjerat Veronica. "Penyidik Polda Jatim bekerja profesional bahwa penetapan status hukum seseorg berdasarkan fakta hukum dengan telah mengassesement terhadap kecukupan alat bukti (jejak digital, pemeriksaan saksi, saksi ahli)," kata Dedi.

Untuk diketahui, Veronica sebelumnya angkat bicara soal kasus dugaan provokasi yang menjeratnya. Atas kasus yang menjeratnya, Veronica merasa telah dikriminalisasi.

"Saya, Veronica Koman, dengan kesadaran penuh, selama ini memilih untuk tidak menanggapi yang dituduhkan oleh polisi lewat media massa. Hal ini saya lakukan bukan berarti karena semua yang dituduhkan itu benar, namun karena saya tidak ingin berpartisipasi dalam upaya pengalihan isu dari masalah pokok yang sebenarnya sedang terjadi di Papua. Kasus kriminalisasi terhadap saya hanyalah satu dari sekian banyak kasus kriminalisasi dan intimidasi besar-besaran yang sedang dialami orang Papua saat ini," kata Veronica dalam keterangan yang diunggah di akun Twitter-nya, Sabtu (14/9).

Dalam kasus ini, Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan menyebut Veronica Koman terpantau aktif menyebar informasi terkait pengerahan massa orang asli Papua turun ke jalan sejak 17 Agustus di Twitter. Sementara konten provokasi lainnya, yakni Veronica menyebut polisi menembak ke asrama mahasiswa Papua dan menyebut ada 5 mahawsiswa terluka.

Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, Veronica Koman terancam dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 160 KUHP, UU ITE, UU Nomor 1 Tahun 1946, dan UU Nomor 40 Tahun 2008.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA