Thursday, 14 Nov 2019
Temukan Kami di :
News

UU KPK Bukan Kitab Suci, Bisa Saja Direvisi untuk Penyempurnaan KPK

Hal itu disampaikan oleh Djarot menanggapi pertanyaan wartawan soal tekanan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan oleh para staf, komisioner, dan LSM pendukung KPK. Juga para pimpinan KPK sendiri yang secara dramatis mengembalikan mandat kepada presiden.

Sari Intan Putri - 14/09/2019 21:44

Beritacenter.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyebutkan jika revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bagian dari strategi untuk melaksanakan komitmen membangun pemerintahan bersih yang antikorupsi.

Apabila UUD 1945 saja bisa diamendemen, sangat aneh bila UU KPK tak boleh diamendemen atau direvisi.

Hal itu disampaikan oleh Djarot menanggapi pertanyaan wartawan soal tekanan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan oleh para staf, komisioner, dan LSM pendukung KPK. Juga para pimpinan KPK sendiri yang secara dramatis mengembalikan mandat kepada presiden.

Djarot menjawab bahwa tekanan demikian adalah biasa, sebab setiap pro dan kontra akan selalu disertai dengan tekanan-tekanan politik.

Yang pasti, kata Djarot, KPK itu didirikan saat Indonesia dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDIP. KPK dibentuk sebagai lembaga ad hoc dan undang-undangnya sudah berumur 17 tahun.

"Mau direvisi, KPK-nya diperkuat, kok malah ada pro kontra? Kan lucu ya. Padahal komitmen kita ya tetap, harus membangun pemerintahan bersih yang anti korupsi," kata Djarot Sabtu (14/9/2019).

Dipastikan Djarot, revisi yang ada dilakukan secara terbatas. Sangat mengherankan sekali bila ada kelompok yang memaksa agar UU itu tak boleh disentuh oleh siapa pun juga.

"Kalau saya pribadi sih, jangan sampai KPK itu semacam negara baru di dalam negara, tak bisa disentuh. Padahal dia adalah institusi dibentuk negara, anggarannya juga dari pemerintah," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"UU KPK itu kan bukan kitab suci. UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi kita saja bisa diamendemen. Ini UU KPK sudah 17 tahun, kok ya tak boleh," tandasnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA