Wednesday, 16 Oct 2019
Temukan Kami di :
Nasional

Jadi Ketua KPK Dengan Program Cemerlang, Firli Bahuri Diminta Benahi dan Tertibkan Internal KPK

Lukman Salasi - 13/09/2019 16:54

BeriaCenter.COM – Lima pimpinan KPK periode 2019-2023 telah terpilih. Mereka adalah Irjen Firli Bahuri dari kepolisian, Alexander Mawarta dari KPK, Nurul Gufron dari akademisi, Nawawi Pomolango dari hakim, serta Lili Pintauli Siregar yang merupakan advokat.

Satu-satunya capim yang memperoleh dukungan dari seluruh anggota Komisi III DPR yang berjumlah 56 orang hanyalah Irjen Firli. Komisi III pun secara aklamasi memilih Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK jilid V.

Ditilik dari visi-misi atau konsep dan strategi Irjen Firli yang disampaikan saat fit and proper test di Komisi III DPR RI publik tak perlu kaget jika ia terpilih sebagai Ketua KPK. Ditambah lagi rekam jejak Firli di kepolisian sangat mentereng.

Firli tercatat pernah menjabat sejumlah jabatan penting. Ia pernah menjadi ajudan Wakil Presiden RI Boediono. Dia kemudian menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karopaminal Divpropam Polri, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karodalops Sops Polri, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kapolda NTB. Dia juga pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Kemudian dipercaya sebagai Kapolda Sumsel sejak 20 Juni 2019 hingga sekarang.

Visi-Misi dan Strategi Firli Banjir Pujian

Dalam fit and proper test, Irjen Firli menyampaikan visi-misi dan strateginya dalam memberantas korupsi dengan sangat baik dan menggunakan slide. Berbeda dengan para capim lainnya.

Firli memaparkan 13 program, dan 4 program diantaranya berkelanjutan, yakni pembangunan sumber daya manusia di KPK, pembangunan sistem mitigasi, penguatan pemulihan aset negara, dan peningkatan kerjasama antar lembaga.

Selain itu menurut Firli, yang krusial diperlukan lembaga antirasuah ini adalah penguatan solidaritas kelembagaan untuk meningkatkan kualitas kinerja KPK, Peningkatan koordinasi dan supevisi dengan isntasi berwenang, Pemenuhan SDM, peralatan dan teknologi, Pembentukan perwakilan KPK di seluruh provinsi dan optimalisasi pelibatan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Para anggota Komisi III pun memberikan pujian dengan konsep dan strategi yang disampaikan Firli. Pujian dimulai dari Anggota Komisi III Fraksi PDIP, Arteria Dahlan yang menilai materi Firli bagus dan berharap slide terkait visi-misinya bisa dibagikan ke publik.

"Mencegah korupsi bukan menjadi KPK negara di dalam negara. Bagaimana kerangka konseptual. Mudah-mudahan ini bisa dibaca dan dibagikan ke publik," kata Arteria saat fit and proper test di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Pujian terhadap Firli juga diungkapkan oleh Erma Suryani Ranik, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat. Menurut Erma, pengalaman Firli sebagai Deputi Penindakan KPK membuat presentasi Firli "sangat rapi dan enak dibaca." Erma berkata mitra kerja Komisi III yang paling rapi menyiapkan paparan adalah KPK.

Politikus PPP Arsul Sani juga melontarkan pujian terhadap visi-misi yang disampaikan Firli.

"Insyaallah, kalau jawabannya sebagus makalahnya, masa kita enggak ikut mendukung," ucap Arsul.

Perbaikan dan Penertiban Internal KPK

Pengalaman dan kinerja Firli yang sangat mumpuni dalam upaya pemberantasan korupsi, ditambah dengan strategi yang disampaikannya, jadi alasan mendasar Firli dipilih sebagai Ketua KPK yang baru. Harapannya tentu sebagaimana janji Firli untuk melakukan perbaikan dan pembenahan di lembaga antirasuah itu.

"Saya sangat salut dengan pemaparan Bapak tadi, apalagi pernyataan Bapak mengenai perlunya diadakan perubahan. Kita jangan takut KPK berubah untuk lebih baik untuk lebih profesional karena KPK garda terdepan yang kita andalkan dalam pemberantasan korupsi," kata anggota Fraksi PAN, Wa Ode Nur Zainab.

Hal lain yang juga sangat ditekankan agar Firli bisa menertibkan lingkup internal KPK. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Anwar Rachman secara tegas meminta Firli menindak semua pegawai yang ia sebut membangkang.

"Pertama, menyelesaikan konflik di KPK, baik konflik antarpimpinan, konflik antarpegawai dengan pimpinan. Pak Firli harus bisa menyelesaikan, kalau nggak sanggup kami nggak akan dukung Bapak jadi pimpinan KPK," kata Anwar Rachman.

"Bayangkan pegawai negeri dibayar negara berani melakukan pembangkangan terhadap pemerintah dan negara? Berani mengolok-olok DPR, presiden? Mengolok-olok menteri? Ini luar biasa ini harus ditertibkan," ucap Anwar.

Sikap dan tingkah laku pegawai KPK memang menjadi sorotan tajam. Para pegawai melalui Wadah Pegawai KPK dinilai sangat membahayakan karena kerap membangkang dan menjelma sebagai kendaraan politik. Apalagi, WP di lembaga penegak hukum tidak dikenal.

Harapannya, melalui Ketua KPK yang baru berdasarkan dukungan UU KPK yang baru pula, Wadah Pegawai KPK harus dibubarkan karena tidak dikenal dalam birokrasi negara secara umum yang diatur dalam ketentuan tentang ASN (Aparatur Sipil Negara).

Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah setuju pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN), yakni pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Perubahan status pegawai lembaga antirasuah itu tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang disusun dan diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada pemerintah.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA