Wednesday, 16 Oct 2019
Temukan Kami di :
News

Anggota DPR : Irjen Firli Bahuri Cocok Jadi Ketua KPK "Cerdas Dan Memiliki Konsep Yang Baik"

Indah Pratiwi Budi - 13/09/2019 13:07

FOKUS : KPK

Beritacenter.COM - Komisi III DPR RI sepakat dan satu suara untuk memilih Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

Irjen Firli Bahuri menjadi satu-satunya calon dari unsur kepolisian yang lolos 10 besar seleksi Capim KPK.

Hal ini dinilai tidak mengherankan mengingat jenderal bintang dua tersebut memang punya pengetahuan hukum pidana yang sangat baik.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengatakan Irjen Firli Bahuri termasuk Pati Polri yang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum pidana materiil maupun formil (hukum acara) yang sangat baik.

"Kapolda Sumsel itu terkait pemberantasan korupsi oleh KPK yang tidak cukup dengan operasi tangkap tangan (OTT). Pemberantasan korupsi harus terintegrasi dengan upaya-upaya pencegahan,"ucapnya.

Menurut Irjen Firli Bahuri penindakan para koruptor dengan upaya Operasi Tangkap Tangan (OTT) masih tidak cukup.

“Pemberantasan korupsi yang sekarang dilakukan KPK hanya dengan penindakan melalui upaya OTT dan menurut saya hal tersebut tidak cukup. Harus dilakukan secara integrasi, menyeluruh dan upaya-upaya pencegahan. Selain itu perlu sekali dilakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah,” ujar Firli.

Kapolda Sumatera Selatan itu menyebut ada pula satu upaya yang hingga saat ini belum dilakukan oleh KPK. Yakni upaya mitigasi, yang merupakan leading sector dalam upaya pencegahan korupsi bersama pemerintah.

“KPK itu harus hadir di garda terdepan dalam pendampingan program pemerintah , KPK harus menjadi mitra pemerintah sejak penyusunan program perencanaan pembangunan, penyusunan RPNJP, RPJMN dan penyusunan RKP bersama pemerintah,” ucapnya.

Terobosan lain yang diyakininya mampu membuat para koruptor kocar-kacir adalah peningkatan SDM dari lembaga antirasuah.

Mantan Ajudan Wapres Boediono tersebut menilai SDM KPK perlu ditingkatkan dan diberikan pendidikan pelatihan terkait dengan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Pun demikian dengan instrumental perundang undangan terkait tugas pokok KPK. Menurutnya, tugas pokok KPK harus diperluas juga pada pendidikan masyarakat, pencegahan dengan sasaran pemerintah dan swasta serta monitoring.

“Korupsi itu timbul dari keserakahan, kebutuhan, kesempatan dan hukum yang rendah. Karenanya untuk memberantasnya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Langkah inovatif dan solutif untuk KPK itulah yang diperlukan untuk KPK ke depan,” tandasnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA