Tuesday, 02 Jun 2020
Temukan Kami di :
Nasional

NKRI Bersyariah...! FPR : Itu Pemikiran Sesat Itjima Ulama IV

Indah Pratiwi Budi - 19/08/2019 16:00

Beritacenter.COM - Sebelumnya Ketua PA 212 Haikal Hassan mengatakan jika hasil rekomendasi Itjima Ulama IV poin "NKRI Bersyariah" sama sekali tidak menentang dasar negara yang ada yakni Pancasila.

Hal tersebut langsung mendapat tanggapan dari Front Pembela Rakyat (FPR), dengan tegas menolak usulan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang ingin membumikan istilah “NKRI Bersyariah” di Indonesia.

Panglima FPR, Nugroho Prasetyo berpendapat, istilah NKRI Bersyariah menyesatkan serta tidak sesuai dengan Pancasila dan latar belakang negara Indonesia yang majemuk.

“Saya ingatkan PA 212 agar menyadari sejarah Pancasila serta memahami nilai-nilai dan filosolfinya. Pahami juga sejarah kemerdekaan, sejarah berdirinya bangsa dan negara. Pahami eksistensi bangsa dan negara Indonesia pada hari ini dan ke depan. Pahami dan hargai kemajemukan dengan tidak menciptakan istilah yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Pancasila, menurut Nugroho, merupakan karunia Tuhan yang luar biasa melalui para pendri bangsa dan negara Indonesia pada 1945. Efek dari Pancasila itu, kata dia, adalah persatuan dan kesatuan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, yang tetap terjaga selama 74 tahun dengan kemajemukan.

“Meski majemuk, secara umum selama 74 tahun kita sudah hidup aman, nyaman, penuh kekeluargaan, dan penuh persaudaraan. Ini kekayaan luar biasa,” kata dia.

Rakyat Indonesia, kata Nugroho, harus bangga dengan Pancasila yang telah membuat bangsa lain iri. Karena itu, dia berharap jangan sampai tali persaudaraan dalam bingkai NKRI ini rusak dan dirusak oleh oknum-oknum pengganggu Pancasila dan pengganggu keutuhan NKRI, serta pengkhianat kemajemukan.

“Oknum-oknum pengganggu yang ingin mengganti Pancasila dan merongrong NKRI harus ditindak secara hukum. Lima juta kader FPR siap membela Pancasila, NKRI, dan kemajemukan,” tutur Nugroho.

Nugroho yang juga Ketua Umum Partai Rakyat ini menegaskan, FPR mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo, baik periode 2014-2019 maupun periode 2019-2024, yang telah menindak tegas ormas dan kelompok garis keras dari mana pun asalnya, yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ingin mengganggu NKRI.

“FPR juga meminta kepada pemerintah untuk terus mengawasi ormas dan kelompok garis keras dari mana pun asalnya yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ingin mengganggu NKRI. Jika berlebihan dan melanggar hukum, tindak tegas dan bubarkan! FPR siap mendukung dan turun tangan jika diminta aparat keamanan untuk melawan kelompok pengganggu NKRI,” kata dia.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA