Friday, 20 Sep 2019
Temukan Kami di :
Opini

OTT Jadi Bukti Kegagalan KPK Cegah Korupsi, Capim KPK Jadi Harapan Baru

Lukman Salasi - 19/08/2019 13:43

BeritaCenter.COM - Presiden Jokowi menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari banyaknya kasus yang diungkap atau orang yang dipenjarakan.

Tetapi juga harus dilihat dari upaya pencegahan agar kasus korupsi tidak banyak terjadi. Presiden Jokowi pun meminta agar kinerja pemberatasan korupsi harus dirubah.

“Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan,” kata Jokowi saat berpidato di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).

KPK Dinilai Gagal Cegah Korupsi

Pidato kenegaraan Jokowi itu dinilai sebagai sindiran keras terhadap KPK yang yang dianggap gagal menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi. Padahal, awal pembentukannya difokuskan untuk hal tersebut.

“KPK diberi kewenangan khusus untuk pencegahan dan itu tidak pernah optimal dilakukan. Maka KPK terjebak pada rutinitasnya nangkepin orang, padahal pengembalian uang negara dan uang pengganti minim,” kata Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, Sabtu (17/8/2019).

Bahkan, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Garnasih setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

Menurut Yenti, pandangan Presiden tersebut memang sudah menjadi pemikiran Pansel selama ini.

“Kita sejalan dengan pandangan Presiden. Bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi itu bukan OTT (operasi tangkap tangan) yang banyak. Justru semakin banyak OTT, kita gagal dalam pencegahan korupsinya,” ujarnya, Sabtu (17/8/2019).

Yenti menyebut harus ada peningkatan sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi. Apalagi OTT yang terus dilakukan KPK belum menimbulkan efek jera.

“Jadi harusnya orang tidak korupsi bukan karena takut ditangkap, tapi karena sistem yang tidak memungkinkan atau meminimalisir potensi korupsi itu. Di situlah pencegahannya,” kata Yenti.

Namun, pencegahan korupsi menurut Yenti seperti yang ditegaskan Presiden Jokowi tidak boleh menggangu keberanian berinovasi.

“Misalnya, saking takutnya, anggaran jadi tidak terserap. Di sisi lain harusnya ya enggak usah takut selama melakukannya sesuai koridor. Jadi ini akan kita evaluasi, termasuk apakah ada penegakan hukum yang overaction yang menyebabkan hal tersebut,” ujar Yenti.

Pimpinan KPK Yang Baru

Harapan kini tentunya ada pada capim KPK yang masih dalam tahap seleksi. Pidato Jokowi yang menekankan keberhasilan penegak hukum dengan melihat langkah pencegahannya sebagai indikasi untuk visi pimpinan KPK yang baru nantinya.

Ada kemungkinan juga untuk mengubah arah penegakan hukum atau KPK dengan berfokus pada langkah pencegahan korupsi kedepannya.

"Sepertinya arah capim KPK ke pencegahan," kata Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril, Jumat (16/8/2019).

"Bisa jadi KPK ke depan diarahkan ke pencegahan," imbuhnya.

Diketahui saat ini ada 40 capim KPK periode 2019-2023 yang lolos seleksi hingga profil asesmen. Enam di antaranya merupakan Perwira Tinggi Polri yang dinilai sebagai terbaik.

Mereka adalah Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Irjen Pol Antam Novambar, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Firli Bahuri, Analis Kebijakan Utama Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lemdiklat Polri Irjen Pol Juansih.

Wakil Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani, mantan Kapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto, mantan Karo Renmin Bareskrim Mabes Polri Irjen Pol Dharma Pongrekun.

"Sekali lagi saya sampaikan bahwa Capim KPK yang lolos saat ini merupakan Perwira Tinggi Polri yang terbaik," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Selasa (6/8/2019).

Sedangkan menurut Pakar Hukum Tata Negata Margarito Kamis, Capim KPK dari unsur Polri yang sudah disaring pansel cukup profesional dan memiliki kredibelitas yang baik.

"Sejauh yang saya amati capim cukup profesional dalam bekerja. Mereka terihat sangat terbuka dan responsif, termasuk sejumlah petinggi Polri yang ikut dan lolos dalam seleksi. Menurut saya cukup kredibel," kata Margarito, Jumat (9/8/2019).

"Tidak ada alasan juga meragukan bila kelak mereka jadi pimpinan KPK," ucapnya lagi.

Bahkan lebih spesifik lagi, ahli hukum Kapitra Ampera menilai empat jenderal bintang dua Polri yang jadi capim KPK sangat layak jadi pimpinan KPK.

"Saya pikir keempatnya layak ya untuk memimpin KPK. Mereka sudah pati (perwira tinggi), pengalaman sangat matang, intergritas tidak diragukan," kata Kapitra, Minggu (18/8/2019).

"Itu yang terpenting. Mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga sangat cocok (memimpin KPK)," tegasnya.

Pansel sendiri menargetkan seleksi capim KPK jilid V ini akan selesai pada akhir Agustus. Dari 10 nama yang terpilih kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi pada 2 September.




Berita Lainnya

Ada Apa Sebenarnya Dengan KPK?

19/09/2019 20:09 - Indah Pratiwi Budi

Polri Hadir Untuk Kepentingan Negara

18/09/2019 17:29 - Indah Pratiwi

Kala Tempo Berubah Jadi Buletin Pegawai KPK

18/09/2019 17:00 - Indah Pratiwi Budi

Tempo, Topik Utama dan Kepentingan Bisnis

17/09/2019 23:00 - Indah Pratiwi Budi
Kemukakan Pendapat


BOLA