Sunday, 25 Aug 2019
Temukan Kami di :
Nasional

Pengamat: Harus Clear Keberadaan KPK Mau Sampai Kapan

Lukman Salasi - 23/07/2019 23:15

BeritaCenter.COM - Pengamat Kepolisian Sisno Adiwinoto mengatakan, keberadaan KPK harus diperjelas ke depannya. KPK sebagai lembaga ad hoc semestinya keberadaanya memiliki batas waktu.

“Harus clear keberadaan KPK sebagai institusi ad hoc (dalam pemberantasan korupsi) mau sampai kapan?,” kata Sisno dalam pernyataan tertulisnya di acara ILC TVOne yang bertemakan ‘Wajah KPK di masa Depan’, Selasa (23/7/2019).

Sisno menjelaskan bahwa pembentukan KPK sejak awal dimaksudkan hanya ad hoc. Tapi anehnya, dalam UU KPK tidak ada satupun klausul atau pasal yg menyatakan sifatnya ad hoc.

“Artinya, jangka waktu dibatasi, apakah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, atau berapa tahun?,” ujarnya.

Kalaupun KPK tetap dipertahankan keberadaannya, kata Sisno, semestinya ke depan KPK lebih fokus ke upaya pencegahan daripada pemberantasan korupsi.

“Biarkan soal pemberantasan diserahkan kepada Polri dan Kejaksaan,” sebutnya.

Menurutnya, dibentuknya KPK sebagai triger mecanism agar penegak hukum yang permanen seperti Polri dan Kejaksaan bisa terpacu untuk bersama-sama memberantas korupsi.

Namuu, Dia tidak setuju jika keberadaan KPK disebut lebih mampu dan banyak menangani korupsi ketimbang jaksa dan polisi.

“Itu adalah sebuah "comparasi" yang tidak ADIL, mengingat dari aspek lain seperti salary, fasilitas Jaksa & Polisi tidak equal Equal bila dibanding KPK,” papar Sisno.

Sisno yakin Polisi dan Jaksa mampu memberantas korupsi layaknya apa yang telah dilakukan KPK jika diberikan fasilitas dan wewenang super.

“Seandai nya diberi fasilitas, salary seperti halnya halnya KPK, kita yakin akan mampu juga,” tegasnya.

Sisno juga mengkhawatirkan keberadaan KPK yang cenderung menjadi super body dengan kewenangan powerfull. Apalagi tanpa adanya pengawasan secara institusional.

“Tunggulah waktunya akan menjadi institusi sewenang-wenang dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi. Terlebih lagi KPK tidak berwenang menerbitkan SP3, semakin mengkhawatirkan institusi KPK ini dipakai/digunakan secara sewenang-wenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka,” ujarnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA