Tuesday, 12 Nov 2019
Temukan Kami di :
Ekonomi

Jokowi Teken Aturan Diskon Pajak Besar-besaran Untuk Pelaku Usaha Ini

Lukman Salasi - 09/07/2019 14:26

BeritaCenter.COM – Aturan insentif pengurangan pajak hingga 200% terhadap pelaku usaha akhirnya ditandatangani Presiden Jokowi. Pelaku usaha yang mendapat potongan pajak besar-besaran itu hanyalah industri yang berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Aturan yang telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Dalam aturan ini, pemerintah memberikan insentif fiskal kepada industri yang berinvestasi dalam program vokasi serta penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi.

Dalam PP tersebut ada 3 pasal yang mengatur soal insentif fiskal tersebut yaitu Pasal 29A, Pasal 29 B, dan Pasal 29C.

Pasal 29A PP ini menyebutkan, kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang (a) merupakan industri padat karya, dan (b) tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60 % dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan Pasal 29B ayat 1 disebutkan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Kemudian Pasal 29C ayat 1 dijelaskan, kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya, dalam Pasal 30 disebutkan pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan, fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha bidang tertentu uang merupakan industri padat karya, dan ketentuan pengurangan lainnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA