Saturday, 15 Aug 2020
Temukan Kami di :
News

MK Tak Temukan Bukti Dalil Kubu Prabowo Tuding Polri dan BIN Tak Netral

Terhadap dalil aquo, mahkamah mempertimbangkan bahwa, setelah memeriksa bukti-bukti, mahkamah tidak menemukan bukti mengenai peristiwa ketidaknetralan aparatur negara

Aisyah Isyana - 27/06/2019 16:25

Beritacenter.COM - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil tim Prabowo-Sandiaga yang menuding aparat polisi serta intelijen berpihak pada Paslon 02, Jokowi-Ma'ruf Amin. Hakim MK menilai, dalil itu tak bisa dibuktikan selama persidangan berlangsung.

"Terhadap dalil aquo, mahkamah mempertimbangkan bahwa, setelah memeriksa bukti-bukti, mahkamah tidak menemukan bukti mengenai peristiwa ketidaknetralan aparatur negara," demikian hakim Aswanto membacakan bagian dari berkas putusan sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Kamis (27/6/2019).

Baca juga :

Menurutnya, kesimpulan itu diambil usai mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh tim Prabowo terkait pidato Jokowi didepan aparat. Dari situ, mahkamah menilai isinya hanya semata-mata imbauan normatif dari kepala negara.

"Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Tidak ada ajakan untuk memilih calon presiden tertentu," kata Aswanto.

Sementara prihal bukti yang diajukan soal postingan akun Twitter @opposite6890, yang mana menyebut Polri membentuk tim buzzer untuk mendukung 01, mahkam menyatakan jika bukti tersebut tidak kuat.

"Karena seluruhnya berupa fotokopi berita online, tidak serta merta membuktikan bahwa peristiwa itu terjadi dan tanpa didukung bukti lain. Kalaupun memang benar itu terjadi, harus pula dibuktikan kaitannya dengan perolehan suara," tutur Aswanto.

Untuk dalil kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Ketum PDIP Megawati, mahkamah menilai dalil itu perlu pembuktian lebih jauh. Pasalnya, jika hanya mengaitkan kedekatan Budi Gunawan dengan Mega, mahkamah menyebut hal itu tak bisa masuk dalam pembuktian.

"Jika pun itu benar apakah itu BIN lantas diperalat oleh paslon 01? Jika itu dikaitkan dengan pengaruh dari peristiwa itu, jika memang benar apa pengaruhnya terhadap masing2 calon?" kata Aswanto.

Sementara untuk saksi Rahmadsyah yang dihadirkan tim hukm Prabowo-Sandiaga, mahkamah menyebut kesaksian yang bersangkutan tak jelas, dalam kaitannya untuk membuktikan dalil ketidaknetralan aparat.

"Saksi Rahmadsyah hanya menerangkan oknum polisi di Polres Batubara hanya sampaikan keberhasilan pemerintah saat ini. Yang secara implisit ditafisirkan sebagai dukungan terhadap paslon 01. Namun ketika ditanya majelis hakim mengenai siapa pemenang di lokasi tersbeut, disampaikan yang menang adalah paslon 02," kata Rahmadsyah.

Untuk diketahui, Rahmadsyah merupakan terdakwa kasus ujaran kebencian terkait Pilkada Batu Bara 2018. Dia berstatus sebagai tahanan kota, selama jalannya persidangan. Dia mangkir dari sidang pada 21 Mei 2019 dan 18 Juni 2019. Ulah Rahmadsyah itu dianggap menghambat jalannya sidang.

Di tengah ketidakhadirannya menjalani persidangan, Rahmadsyah pergi ke Jakarta untuk bersaksi di MK. Dia kabur dari statusnya sebagai tahanan kota. Usai menjadi saksi di MK, hakim pengadilan negeri Kisaran memerintahkan Rakhmad untuk ditahan.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA