Monday, 17 Feb 2020
Temukan Kami di :
Politik

Saksi Ahli 01 : Mendiskualifikasi Paslon adalah Kewenangan Bawaslu dan PTUN, Bukan MK

Diketahui juga jika dalam kesaksiannya, Heru Widodo memaparkan penjelasannya kewenangan diskualifikasi pasangan calon dalam Pemilu.

Sari Intan Putri - 21/06/2019 18:03

Beritacenter.COM - Heru Widodo dan Eddy Hiariej adalah dua orang saksi ahli yang dihadirkan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin di Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Diketahui juga jika dalam kesaksiannya, Heru Widodo memaparkan penjelasannya kewenangan diskualifikasi pasangan calon dalam Pemilu.

Sebagaimana diketahui, salah satu permintaan tim Prabowo-Sandi ke MK yakni mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Heru, MK tak berwenang mendiskualifikasi paslon. Sebab wewenang mendiskualifikasi paslon, kata Heru, merupakan wewenang Bawaslu atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Heru menyebut, wewenang MK hanya untuk mengadili perselisihan hasil Pilpres 2019.

"Terhadap permintaan mendiskualifikasi pasangan calon yang baru diajukan setelah pemilu selesai dan diketahui pemenangnya, tidak terdapat cukup alasan yang kuat untuk menggabungkan perkara antara perkara yang menjadi wewenang Bawaslu dan/atau badan peradilan tata usaha Negara untuk menyelesaikannya, dengan perkara perselisihan hasil dalam satu perkara di Mahkamah," jelas Heru.

"Apalagi terhadap persoalan pelanggaran TSM, hal tersebut telah diadukan ke Bawaslu dan sudah ada putusan Bawaslu atas penyelesaian permasalahan tersebut (ditolak)," lanjutnya.

Heru pun mencontohkan putusan MK soal permintaan diskualifikasi dalam menangani kasus sengketa Pilkada sejak tahun 2015. Pertama, Heru menyinggung putusan Pilgub Maluku Utara 2018 di mana terdapat permintaan diskualifikasi yang baru muncul pada tahapan PSU (Pemungutan Suara Ulang).

"Gubernur petahana dilaporkan melanggar pasal 71 UU Pemilukada serentak. Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan untuk didiskualifikasi. Mahkamah berpendapat, pendiskualifikasian adalah wewenang badan penegak hukum lain untuk menyelesaikannya," kata Heru.

Selanjutnya, Heru mengulas putusan Pilkada Kuantan Singingi 2015. Saat itu terdapat permohonan diskualifikasi pemenang karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik.

Heru mengatakan, MK saat itu menegaskan permasalahan hukum tersebut termasuk dalam kategori sengketa TUN. Mekanisme dan batasan waktu penyelesaian atas permasalahan tersebut telah diatur pula dengan jelas dan tegas dalam UU Pemilu.

Sehingga masalah syarat dukungan partai yang berakibat tidak sahnya penetapan pasangan calon merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya.

Contoh ketiga, lanjut Heru, terjadi dalam putusan Pilkada Jayapura 2017. Kala itu terdapat permohonan mendiskualifikasi Bupati petahana atas tindakan mengganti pejabat, sebagaimana rekomendasi Bawaslu.

Pendapat Mahkamah, kata Heru, rekomendasi Bawaslu itu baru dikeluarkan setelah selesai rekapitulasi penetapan hasil, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.

"Catatan hukumnya adalah, mahkamah konsisten dalam menyikapi paradigma baru tentang diskualifikasi dalam rezim Pemilihan serentak, yang menjadi wewenang lembaga lain untuk menyelesaikannya," tutupnya.




Berita Lainnya

Kursi Bersayap Di Kendari

14/02/2020 15:42 - Indah Pratiwi Budi

Pengamat: Amien Rais Tamat!

12/02/2020 13:24 - Lukman Salasi

Besan Amien Rais Terpilih Jadi Ketum PAN

11/02/2020 19:40 - Anas Baidowi

Ini Cawalkot Solo yang Didukung Gerindra

11/02/2020 16:30 - Baharuddin Kamal
Kemukakan Pendapat


BOLA