Saturday, 07 Dec 2019
Temukan Kami di :
Nasional

Saksi Prabowo di MK, Mahfud MD: Belum Mampu Buktikan Dalil Gugatan

Lukman Salasi - 21/06/2019 14:11

BeritaCenter.COM – Tim hukum Prabowo-Sandi telah menghadirkan para saksi dan juga ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Namun, dari semua saksi itu dianggap belum mampu membuktikan dalil-dali gugatan Prabowo-Sandi.

"Belum (mampu membuktikan dalil gugatan),” kata mantan ketua MK Mahfud MD, Kamis (20/6/2019).

Mahfud menjelaskan bahwa digital forensic tidak bisa dijadikan bukti di MK. Klaim Prabowo-Sandi disebutnya harus bisa menghadirkan bukti seperti formulir yang bisa diadu. Bukan dengan forensik digital.

“Coba kalau klaim 52 juta ngelawan 40 juta, itu tidak bisa mengatakan dibuktikan dengan forensik digital, tidak bisa. Harus bukti dong, mana formulirnya, formulirnya ternyata tidak bisa diadu karena belum disusun berdasar bagian-bagian, itu satu," sebutnya.

"Hukum itu perlu bukti, kalau dia katakan dapat 52 juta, karena ada perubahan di sini, di sini, di mana itu? Tunjukkan formulir nomor berapa, TPS berapa, bedanya berapa. Kalau itu (digital forensic) tidak bisa (jadi bukti) secara hukum, secara ilmiah bisa," ujar Mahfud.

Soal saksi Prabowo yang mengatakan ada 17,5 juta DPT siluman dengan KTP palsu atau KTP ganda, Mahfud mengatakan kasus KTP palsu dan KTP ganda dalam sidang sengketa pemilu sudah ada sejak dirinya menjabat Ketua MK. Mahfud menegaskan bahwa itu bukan rekayasa pemalsuan identitas.

"Itu (KTP palsu dan KTP ganda) bukan rekayasa untuk pemalsuan identitas. Waktu saya dulu, zaman saya mengadili Pilkada, Pileg, 'ini KTP ganda, ini KTP palsu'. Nah soalnya sekarang karena ada orang lahirnya 1 Juli tahun 1944 semua, kan sekian juta orang, nah waktu saya ada, tidak jutaan, waktu saya puluhan ribu, kok tanggal lahirnya sama, Kemendagri kita tanya, 'tidak tahu juga kenapa ya'," jelasnya.

Mahfud menjelaskan ternyata ada orang yang tanggal lahirnya sama dengan beberapa orang lainnya. Dan itu ada orangnya bukan fiktif.

"Orangnya memang ada, bukan KTP palsu. Lalu yang ketiga kita panggil IT-nya, programmer-nya (ditanya) 'kenapa bisa begitu?', ternyata salah di dalam program, setiap orang yang mendaftar pada hari yang sama itu tanggal kelahirannya itu ikut yang di atas semua, secara otomatis, sehingga banyak, itu kan bukan rekayasa, teknologi itu, sistemnya yang keliru, tapi tidak ada rekayasanya, itu dulu yang saya buktikan (saat Ketua MK)," tuturnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA