Friday, 06 Dec 2019
Temukan Kami di :
News

Ahok Geram: Gubernurnya Pintar Ngomong, Pergub-ku Bisa untuk IMB Tanpa Perda

Fani Fadillah - 19/06/2019 17:20

Beritacenter.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku heran dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan di pulau reklamasi dengan bersandar pada Pergub Nomor 206 Tahun 2016 yang dibuat di eranya. Menurutnya, Anies hanya pintar berbicara.

Awalnya Ahok mengaku malas berkomentar terkait pernyataan Anies. Ia menyebut jika IMB bisa terbit hanya mengacu pada pergub tersebut, IMB pulau reklamasi sudah lama diterbitkannya.

Baca juga:

"Aku udah malas komentarinya. Kalau pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, udah lama aku terbitkan IMB. Kan aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas 100-an triliun dengan kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang jual lahan hasil reklamasi. Anies kan anti-reklamasi dan gubernur paling hebat berani lawan putusan kasasi PTUN soal reklamasi," ucap Ahok saat dikonfirmasi, Rabu (19/6/2019).

Saat itu, lanjut Ahok, IMB di pulau reklamasi tak bisa terbit karena belum mempunyai dasar perda. Ia pun bingung pergubnya kini disebut bisa jadi alasan penerbitan IMB.

"Untuk pulau reklamasi saat itu tidak bisa terbitkan IMB karena belum ada dasar perda-nya. Kalau sekarang dengan Pergub saya 2016 bisa buat IMB pulau reklamasi? Artinya Pergub yang sama di tahun 2016 nggak bisa terbitkan IMB pulau reklamasi," ucap Ahok.

"Sekarang karena gubernurnya pintar ngomong, Pergub aku udah bisa untuk IMB reklamasi tanpa perlu perda lagi yang ada kewajiban 15 persen dari nilai NJOP dari pengembang untuk pembangunan DKI . Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan?" tambah pria yang kini menjadi politikus PDIP itu.

Sebelumnya Anies menyatakan Pergub yang dibuat mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tersebut menjadi dasar hukum pengembang atas bangunan yang ada di pulau reklamasi. Anies sendiri tidak mengetahui alasan Ahok menerbitkan pergub tersebut beberapa saat sebelum cuti kampanye Pilgub DKI 2017. Dia mengaku lazimnya Pulau Reklamasi diatur Perda bukan Pergub.

"Jika tidak ada Pergub 206/2016 itu maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan apapun di sana, otomatis tidak ada urusan IMB dan lain-lain karena memang tidak punya dasar hukum untuk ada kegiatan membangun. Begitu ada Pergub maka pengembang punya dasar hukum atas bangunan yang terjadi di sana," kata Anies, Rabu (19/6/2019).




Berita Lainnya

Polri Tetapkan Habib Jafar Shodiq Jadi Tersangka

05/12/2019 18:33 - Baharuddin Kamal
Kemukakan Pendapat


BOLA