Wednesday, 15 Jul 2020
Temukan Kami di :
News

Tanggapan Bawaslu Soal Kubu Prabowo Singgung ILC dan Reuni 212 Tak Diliput

Dewi Sari - 18/06/2019 15:05

Beritacenter.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menanggapi tim Prabowo - Sandi menyinggung soal kebebasan pers di sidang gugatan Pilpres 2019. Tim Prabowo menyinggung soal hilangnya tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One dan tak diliputnya berita Reuni 212.

Menurutnya, hal itu bukan dari bentuk kecurangan pelanggaran pemilu. Mengingat itu juga tidak ada laporan ke Bawaslu.

"Pemohon dalam permohonannya huruf F angka 1 dan angka 2 mendalilkan bahwa berita reuni 212 tidak diliput oleh media massa dan tayangan Indonesia Lawyers Club tidak ditayangkan sampai dengan waktu yang tidak terbatas merupakan salah satu bentuk pembatasan akses terhadap media dan pers," kata Ketua Bawaslu, Abhan, dalam sidang lanjutan gugatan Pilpres di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).

Abhan mengatakan, pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya untuk tetap menjaga netralitas pers dalam pemberitaan Pemilu dan Pilpres 2019. Mereka juga telah bekerja sama dengan KPU, KPI serta Dewan Pers.

"Bahwa Bawaslu telah melakukan upaya-upaya pencegahan untuk menjaga netralitas pers dan lembaga penyiaran dengan membuat Keputusan Bersama Nomor 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor 26/HM.02-NK/)1/KPU/IX/2018, Nomor 17/K/KPI/HK.03/02/09/2019, dan Nomor 06/DP/SKB/IX/2018 antara Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019," tuturnya.

Bawaslu juga sudah melakukan tindakan sesuai tindakan hukum mengenai ditutupnya situs Jurdil201.org. Menurutnya situs terdapat melanggar aturan tentang pemantauan pemilu.

"Bahwa pada kenyataannya PT. Prawedanet Aliansi Teknologi mempublikasikan hasil penghitungan cepat melalui situs www.jurdil2019.org. Dengan menampilkan hasil penghitungan cepat pada dasarnya PT. Prawedanet Aliansi Teknologi melanggar aturan terkait larangan bagi Pemantau Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 442 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 21 huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum," ungkapnya.

 




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA