Tuesday, 11 Aug 2020
Temukan Kami di :
News

Imbau Masyarakat Tenang, Wiranto Pastikan Polri-TNI Siaga Penuh Jelang Sidang Gugatan Pilpres

Ya saya sampaikan bahwa aparat keamanan baik kepolisian atau TNI terus bersiaga penuh untuk menjaga berbagai kemungkinan yang mungkin dapat terjadi

Aisyah Isyana - 13/06/2019 15:30

Beritacenter.COM - Penjagaan aparat keamanan Polri-TNI diperketat jelang sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Menko Polhukam Wiranto mengatakan, penyiagaan personel Polri-TNI dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi.

"Ya saya sampaikan bahwa aparat keamanan baik kepolisian atau TNI terus bersiaga penuh untuk menjaga berbagai kemungkinan yang mungkin dapat terjadi," ujarnya di Gedung Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).

Baca juga :

Sejatinya, sidang agenda pendahuluan gugatan pilpres yang diajukan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga ini akan digelar Jum'at (14/6) besok. Jelang berlangsungnya sidang di MK nanti, Wiranto mengimbau agar semua pihak dapat tenang.

"Ya jadi aparat keamanan selalu waspada ya menjaga keamanan dan kemungkinan yang terjadi sudah diantisipasi sehingga masyarakat supaya tenang ya baik di ibu kota maupun di daerah-daerah yang kita anggap kritis. Saya kira aparat keamanan terus berjaga-jaga," ucapnya.

Sekedar diketahui, seluruh unsur keamanan telah menggelar apel guna menguatkan sistem keamanan menjelang sidang gugatan. Ada sebanyak 17.000 personel Polri dan 16.000 TNI akan dikerahkan selama proses persidangan di MK.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan masih ada kemungkinan massa yang akan datang. Tito menyebut masyarakat yang ingin berunjuk rasa akan ditempatkan di lapangan IRTI Monas.

"Saat ini kami melihat bahwa kemungkinan tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi. Tapi tidak kita perbolehkan di depan MK. Karena mengganggu jalan umum, mengganggu ketertiban publik, dan mengganggu hak asasi orang lain," tegas Tito dalam apel di Silang Monas, Jakarta Pusat.

"Oleh karena itu, kita nggak mau ambil risiko. Kali ini tidak boleh ada aksi apapun di depan MK karena itu mengganggu jalan umum, karena Jalan Merdeka Barat itu jalan protokol," pungkasnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA