Saturday, 21 Sep 2019
Temukan Kami di :
News

Ulama Bojonegoro Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Sidang Gugatan Pilpres di MK

Fani Fadillah - 12/06/2019 19:15 Ketua MUI Bojonegoro KH Djauhari Hasan

Beritacenter.COM - Isu provokasi yang mengarah ke integrasi bangsa dan tindakan inkonstitusional jelang sidang gugatan hasil Pilpres di MK tengah berkembang. Ulama Bojonegoro meminta kepada masyarakat dengan hal tersebut. Mereka meminta masyarakat untuk percaya dengan kinerja MK yang netral dalam memutuskan sengketa pilpres.

Selain itu, ulama Bojonegoro juga berharap tak ada lagi aksi damai yang berubah menjadi insiden rusuh pada 22 Mei lalu. Aksi massa tersebut terbukti tidak ada manfaatnya bahkan melahirkan bahaya yang nyata terhadap kemanusiaan, agama, bangsa dan negara.

"Bukan bermaksud melarang hal asasi dan hak berekspresi masyarakat. Karena semua sudah diatur oleh undang-undang. Tapi dipikir lagi manfaatnya untuk apa" ujar KH. Djauhari Hasan, ulama yang sekaligus ketua MUI Bojonegoro kepada wartawan, Rabu (12/6/2019).

Alangkah lebih bijak, kata KH Djauhari, perselisihan tersebut diselesaikan lebih pada upaya bersama mengedepankan etika dan musyawarah dan duduk bersama. Jika memang tak bisa lebih baik di selesaikan secara konstitusi.

Selain itu, diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpancing oleh isu-isu provokasi yang mengarah kepada integrasi Bangsa dan tindakan inkonstitusional yang dapat merugikan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

"Tetap menjaga kedamaian, persatuan dan kesatuan NKRI serta menolak keras adanya kerusuhan karena kerusuhan akan menyebabkan kerugian dan kesengsarangan bagi kita terutama bangsa Indonesia, " jelas Ketua MUI bojonegoro KH. Djauhari Hasan.

KH Djauhari juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga suasana kondusifitas dan berharap tidak ada pergerakan masa ke Jakarta nanti.

Sementara itu, jadwal sidang Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres tahun 2019 di MK akan dimulai dari tanggal 11 Juni 2019 dengan agenda registrasi terhadap permohonan peserta pilpres yang mengajukan sengketa dan tanggal 28 Juni 2019 putusan sengketa Pilpres.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA