Wednesday, 26 Jun 2019
Temukan Kami di :
News

Soal KH Ma'ruf Amin Dipermasalahkan BPN, LAKN : Dia Bukan Pejabat Atau Karyawan BUMN

Dewi Sari - 12/06/2019 14:00

Beritacenter.COM - Tim Kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Bambang Widjiaynto mempermasalahkan mengenai jabatan cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin. Menurut temuannya, Ma'ruf masih menduduki Dewan Pengawas Syariah di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah saat mencalonkan diri sebagai cawapres.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi Negara Tohadi mengatakan saat ini Ma'ruf Amin menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah dan Mandiri Syariah bukan sebagai pejabat atau karyawan BUMN.

Tohadi mengatakan dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan) disebutkan dengan jelas bahwa antara Dewan Pengawas Syariah (DPS), pejabat, dan karyawan perseroan adalah hal yang jelas berbeda.

"Pejabat perseroan itu yang menjalankan tugas dan wewenang organ perseroan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Pejabat dan karyawan terlibat dalam RUPS. Sedangkan DPS adalah diangkat oleh RUPS berdasarkan rekomendasi MUI. Jadi, DPS sama sekali tidak ikut dalam RUPS," ujarnya.

Baca Juga : Pakar Hukum Universitas Brawijaya Pastikan Ma'ruf Amin Tak Langgar UU Pemilu

Semua itu sudah sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), DPS merupakan representasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kewenangannya mengurus mengenai kepatuhan syariah (syariah compliance).

DPS diangkat Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi MUI dan bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Pasal 32 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah).

"Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 angka a dan b UU Perbankan Syariah, DPS itu bukan termasuk pejabat atau karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Akan tetapi, DPS merupakan pihak yang memberikan jasa kepada Bank Syariah atau UUS," kata Tohadi.

Tohadi menuturkan berdasarkan dengan Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa DPS berbeda dengan Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank Indonesia secara keseluruhan.

"Jadi, dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sangat jelas DPS bukan merupakan pejabat atau karyawan BUMN," kata Tohadi yang sehari-hari berprofesi sebagai dosen dan advokat ini.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA