Wednesday, 26 Jun 2019
Temukan Kami di :
Nasional

Pemprov DKI Diam-diam Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Anas Baidowi - 12/06/2019 08:54

Beritacenter.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diam-diam telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ratusan bangunan di Pulau Reklamasi. Ratusan bangunan tersebut terdiri dari 409 rumah mewah dan 212 rumah kantor (rukan) di lahan reklamasi Pulau C dan D.

Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Gubernur Anies Baswedan segera mencabut IMB tersebut, apalagi, Perda yang mengatur zonasi pulau belum disahkan DPRD.

Penerbitan IMB ditenggarai tidak adanya denda terhadap pengembang. Bila mengacu kepada Perda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) maka bangunan yang berdiri tanpa IMB wajib di bongkar atau dikenakan denda karena mendirikan bangunan mendahului perizinan.

“Ini contoh buruk bagi penegakkan perda. Jika warga biasa mendirikan rumah tanpa IMB, baru mengangkut pasir saja diikuti terus dan bila sudah ada sedikit bangunan langsung dihentikan bahkan dibongkar. Tapi, ratusan bangunan mewah di pulau reklamasi, kok diterbitkan izin. Padahal dasar hukumnya belum ada,” kata Laode Jumaidin, Ketua Forum Warga Peduli Jalarta, Senin (10/6/2019).

Menurut Laode, sebaiknya, Pemprov DKI Jakarta menuntaskan terlebih dahulu Perda tentang Peraturan Zonasi Pulau. “Intinya, IMB yang diterbitkan jelas cacat hukum. Yang jelas Pemprov DKI Jakarta dirugikan karena tidak dikenakan denda. Bila dihitung jumlah bangunan dengan luasannya, nilai denda mencapai ratusan miliar,” imbuhnya.

Dari data di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), perizinan sudah diproses sejak Desember 2018. “Pejabat DPM PTSP mengakui memproses izinnya,” kata Laode.

MENYEGEL BANGUNAN

M Syarif, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta , berjanji segera memanggil Kepala Dinas DPM PTSP menyangkut penerbitan IMB bangunan Pulau C dan D. Sebab, Gubernur Anies Baswedan telah menyegel bangunan pulau tersebut.

“Kami akan memanggil pihak PTSP untuk mempertanyakan masalah itu. Kenapa bisa IMB diterbitkan di Pulau C dan D,” tegas Syarif.

AKAN DICEK

Benny Agus Candra, Kepala Dinas DPM PTSP DKI Jakarta, mengatakan akan mengecek terlebih dahulu masalah tersebut ke anak buahnya.

Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan mencabut perizinan 13 dari 17 Pulau Reklamasi. Namun empat pulau dilanjutkan, tetapi pengelolaannya diambilalih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Jakpro.

Tiga belas pulau yang dicabut izinnya adalah Pulau A, B, dan E (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah), Pulau H (pemegang izin PT Taman Harapan Indah), Pulau I, J, K, dan L (pemegang izin PT Pembangunan Jaya Ancol), Pulau I (pemegang izin PT Jaladri Kartika Paksi); Pulau M dan L (pemegang izin PT Manggala Krida Yudha), Pulau O dan F (pemegang izin PT Jakarta Propertindo), Pulau P dan Q (pemegang izin PT KEK Marunda Jakarta).
Sedangkan Pulau C, D (pemegang izin perusahaan swasta besar), G (PT Muara Wisesa Samudra), dan N (PT Pelindo II) izinnya tidak dicabut lantaran sudah terlanjur dibangun.

Saat itu, Anies mengatakan, pulau-pulau reklamasi yang sudah dibangun akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Namun ia tidak merinci bentuk pemanfaatannya.

Nasib keempat pulau itu akan ditentukan oleh Perdan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Perda itu juga akan mengatur soal pemulihan wilayah Teluk Jakarta, terutama pada aspek perbaikan kualitas air sungai, pelayanan air bersih, pengelolaan limbah, dan antisipasi penurunan tanah.

Sesuai dengan informasi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta, saat ini tengah mengevaluasi terhadap rencanan detil tata ruang. Ditargetkan, evaluasi tuntas pada 2019 ini.

Sedangkan menyangkut zonasi empat pulau reklamasi sudah tuntas, tinggal menunggu pembahasan dan pengesahan DPRD. Direncanakan, pengesahan Perda Zonasi Pulau Reklamasi bersamaan dengan pengesahan Perda RDTR.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA