Tuesday, 25 Jun 2019
Temukan Kami di :
News

KPU: Presiden Terpilih Akan Ditetapkan 24 Mei, Jika Tak Ada Gugatan ke MK

Aisyah Isyana - 21/05/2019 07:05

Beritacenter.COM - Jika tak ada gugatan perselisihan hasil pilpres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), KPU akan menetapkan presiden wakil presiden terpilih pada 24 Mei 2019. Adapun batas waktu gugatan ke MK yakni 3x24 jam setelah penetapan rekapitulasi hasil suara nasional.

"Pengaduan sengketa (ke MK) itu kan 3x24 jam. Jadi hitungnya 21, 22, 23, 24 Mei. Jadi KPU akan minta konfirmasi ke MK apakah ada pihak yang melakukan gugatan. Kalau tidak ada, segera kita tetapkan setelah dapat confirm dari MK," ujar komisioner KPU Hasyim Asy'ari seusai pleno rekapitulasi suara nasional Pemilu Serentak 2019 di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Baca juga :

Sebelumnya, dalam pleno rekapitulasi hasil suara nasional, KPU sendiri telah menetapkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019. Pasangan Jokowi-Ma'ruf meraup suara sah sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional, yakni 154.257.601 suara.

Sementara paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya mendapat 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

Sementara itu, juru bicara MK Fajar Laksono sebelumnya menegaskan bahwa tak ada syarat ambang batas selisih suara dalam pengajuan sengketa penetapan hasil pilpres 2019.

"UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu tidak mengatur soal ambang batas selisih (suara pilpres) untuk diajukan ke MK. Yang diatur soal bila ada yang keberatan terhadap penetapan KPU tentang perolehan hasil suara, maka dia punya hak mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilu ke MK dengan batas waktu," ujar Fajar saat dihubungi, Senin (22/4).

Adapun pengajuan permohonan sengketa hasil pilpres diajukan paling lambat tiga hari setelah penetapan rekapitulasi tingkat nasional pada 22 Mei 2019. Tata beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4 Tahun 2018.

Dia menambahkan, permohonan PHPU Pilpres harus memuat di antaranya nama dan alamat pemohon, uraian kedudukan pemohon legal standing, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, dan petitum.




Berita Lainnya

Sapi Berkepala Dua Hebohkan Warga Bone Sulsel

25/06/2019 02:41 - Fani Fadillah

BMKG: Hari Ini Terjadi 53 Kali Gempa Tektonik

24/06/2019 21:47 - Fani Fadillah
Kemukakan Pendapat


BOLA