Sunday, 22 Sep 2019
Temukan Kami di :
News

Relawan Jokowi: Sejumlah Teroris Ditangkap, 'People Power' Rentan Disusupi Kelompok Ekstrimis

Hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya beberapa teroris yang berniat mengadakan aksinya di tengah-tengah gerakan people power

Aisyah Isyana - 19/05/2019 08:10

Beritacenter.COM - Relawan Jokowi menilai, gerakan people power yang belakangan ramai digaungkan, tak lebih hanya untuk kepentingan tertentu. Gerakan people power yang bertujuan menggulingkan pemerintahan, jelas merupakan gerakan inkonstitusional.

"Gerakan people apapun tujuannya akan menimbulkan kegaduhan dan rasa ketakutan di tengah masyarakat, untuk itu secara qaidah kita harus mendahului atau mengutamakan mengindari hal yang dapat menimbulkan kerusakan dan kemudhorotan," ujar Sekjen Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Aminuddin Maruf pada Sabtu (18/5/2019).

Baca juga :

Amin berharap masyarakat dapat lebih jeli melihat gerakan yang disuarakan kubu 02 itu, yang mana gerakan itu bertujuan untuk menolak hasil pemilu dan menggulingkan pemerintahan. Amin menilai, gerakan people power 22 Mei nanti jelas berlawanan dengan kehendak rakyat yang sudah menjatuhkan pilihan untuk memilih Jokowi menjadi Presiden.

"People power yang digaungkan oleh para pendukung Prabowo adalah jelas bertujuan untuk menolak hasil pemilu yang akan segera diumumkan oleh KPU, hal ini bertentangan dengan kehendak rakyat yang sudah menentukan pilihannya untuk Jokowi dan KH Maruf Amin memimpin Indonesia 2019-2024," ungkapnya.

Selain itu, Mantan Ketum PB PMII ini juga menyinggung bahaya gerakan people power. Dia menilai, gerakan people power ini sangat rentan disusupi kelompok-kelompok ekstirimis yang menginginkan kegaduhan dan ketakutan di tengah masyarakat.

"Hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya beberapa teroris yang berniat mengadakan aksinya di tengah-tengah gerakan people power," tuturnya.

Untuk itu, Amin mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menjaga proses demokrasi yang sudah terbentuk di Indonesia sesuai dengan jalur konstutional. Jika ada pihak-pihak yang merasa dicurangi, sejatinya dapat menempuh jalur hukum ke DKPP dan MK.

"Sebagai negara yang menjalankan prinsip demokrasi, harusnya ketika ada ketidakpuasan dalam proses Pilpres harusnya diselesaikan melalui proses-proses yang konstitusional. Kan jalurnya ada, ada bawaslu, DKPP, dan MK," ucapnya.

"Kalau tidak mau melalui jalur-jalur yang konstitusional ngapain harus ada negara. Karena negara ini dibentuk berdasarkan hukum dan undang-undang yang sudah disepakati bersama," pungkasnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA