Thursday, 27 Jun 2019
Temukan Kami di :
Politik

Ajak Pro-Prabowo Tak Akui Pemerintahan, TKN: Apa yang Disampaikan Poyuono Langgar Hukum

Poyuono semakin ngaco. Membayar pajak itu bukan hanya untuk kepentingan pemerintahan Jokowi, tetapi untuk kepentingan rakyat

Aisyah Isyana - 15/05/2019 18:35

Beritacenter.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) angkat bicara terkait pernyataan Waketum Gerindra Arief Poyuono yang mengajak pendukung Prabowo untuk tak mengakui pemerintah hasil Pilpres 2019. TKN menilai pernyatan Poyuono ngaco.

"Poyuono semakin ngaco. Membayar pajak itu bukan hanya untuk kepentingan pemerintahan Jokowi, tetapi untuk kepentingan rakyat," kata jubir TKN, Ace Hasan Saydzily, kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Baca juga :

Menurutnya, apa yang disampaikan Poyuono telah melanggar hukum. Heru mengaku heran Poyuono dapat menyerukan ajakan untuk menolak membayar pajak.

"Apa yang disampaikan Poyuono itu dapat dikategorikan tindakan melanggar hukum karena menyerukan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Ini berbahaya," sebut Ace.

"Katanya Pak Prabowo selalu menyerukan agar penerimaan negara terus ditingkatkan, eh malah anak buahnya menyuruh untuk tidak bayar pajak. Masa gara-gara kalah pilpres kita mau mengorbankan rakyat?," sambungnya.

Ace menilai, ajakan Poyuono terhadap pro-Prabowo untuk tak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 telah melanggar prinsip demokrasi. Ace sangat menyayangkan tindakan Poyuono yang dinilainya tak siap untuk kalah.

"Ajakan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil pemilu merupakan sikap yang menyalahi prinsip utama demokrasi, yaitu siap menang dan siap juga kalah. Memang seperti Poyouno ini tidak siap untuk kalah," kata Ace.

Sebelumnya, Arief Poyuono kembali membuat manuver sensasional. Dia menyeru masyarakat yang tak terima pemerintahan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak.

"Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019, dengan kata lain, jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA