Saturday, 21 Sep 2019
Temukan Kami di :
Politik

Ponpes Sunan Kalijaga Sebut Aksi di Bawaslu Merusak Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan

Beny mencontohkan hal yang dapat menghilangkan nilai ibadah seperti beberapa ucapan oknum massa Gabungan Elemen Rakyat (Gerak) untuk Keadilan dan Kebenaran di Kantor Bawaslu Jakarta, pada 10 Mei 2019.

Sari Intan Putri - 13/05/2019 11:46

Beritacenter.COM - Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Gesikan Yogyakarta menyebut unjuk rasa atau people power di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berpotensi menghilangkan pahala di Bulan Ramadhan.

"Hal-hal yang dapat merusak, menghilangkan nilai ibadah selama puasa haruslah ditinggalkan, apalagi puasa sendiri disebut sebagai jihad besar," kata Beny Susanto, Pengasuh Ponpes Sunan Kalijaga Gesikan Yogya.

Beny mencontohkan hal yang dapat menghilangkan nilai ibadah seperti beberapa ucapan oknum massa Gabungan Elemen Rakyat (Gerak) untuk Keadilan dan Kebenaran di Kantor Bawaslu Jakarta, pada 10 Mei 2019.

"Cemooh seperti 'pencitraan-pencitraan! jangan pakai peci dan sorban kalau masih curang..,percuma kau salawat...., minum saja Pak....' termasuk kategori prasangka buruk (suudzon), fitnah, provokasi dan hinaan," kata Beny.

Beny mengatakan salawat merupakan doa yang sangat hebat dalam ritual Islam, dicontohkan Allah SWT dan para malaikat. Menurut dia, polisi-polisi tersebut cukup tabah, sabar, dan tidak terpancing, bisa mengendalikan diri sesuai dengan perintah dan makna puasa.

Beny mendorong kepada para peserta Pemilu 2019, tim sukses dan simpatisan, jika merasa dicurangi, menemukan dugaan pelanggaran dan sengketa hasil pemilu, tidak perlu aksi, cukup dilaporkan dan dikawal prosesnya.

Menuduh adanya kecurangan, pelanggaran, seperti terstruktur, masif, sistemik, KPU tidak netral haruslah dibuktikan dalam persidangan Bawaslu, DKPP dan MK RI, bukan opini liar.

"Aksi di KPU, Bawaslu bukanlah jihad, terbukti potensial merusak kesucian dan nilai ibadah puasa. Jihad kostitusional adalah melaporkan dugaan kecurangan, pelanggaran tersebut kepada Bawaslu, mengawalnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pengajuan gugatan terkait sengketa hasil pemilu di MK," ujarnya.




Berita Lainnya

Sah Revisi UU KPK, Istana: Ini Sudah Final

17/09/2019 15:29 - Anas Baidowi
Kemukakan Pendapat


BOLA