Monday, 20 May 2019
Temukan Kami di :
Politik

DPD Gerindra Tolak Tandatangani Hasil Pilpres, TKD Jatim: Berdemokrasi Harus Dewasa!

Berdemokrasi itu harus dewasa. Kalau kita sepakat dengan demokrasi, ya konsekuenlah berdemokrasi, termasuk menerima hasilnya

Aisyah Isyana - 26/04/2019 11:13

Beritacenter.COM - Tim Kampanye Derah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Jatim menyayangkan sikap Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandiaga Jatim yang tak mencerminkan sikap satria. Hal itu menyusul intruksi DPD Gerindra Jatim kepada saksi-saksi di tiap kecamatan untuk tidak menandatangani hasil Pilpres 2019.

Kubu paslon nomor urut 02 menilai ada beberapa kecurangan dari kubu 01, sehingga meminta saksi untuk menulis surat keberatan. Dalam hal ini, TKD Jatim menilai kubu 02 tidak dewas dalam berdemokrasi lantaran tak bisa menerima kekalahan.

Baca juga :

"Berdemokrasi itu harus dewasa. Kalau kita sepakat dengan demokrasi, ya konsekuenlah berdemokrasi, termasuk menerima hasilnya," ujar Ketua TKD Jatim Machfud Arifin, Jumat (26/4/2019).

Machfud mengaku tak mau ambil pusing prihal intruksi kubu 02 yang melarang seluruh saksi di kecamatan untuk menandatangani hasil rekapitulasi Pilpres. Machfud mengibaratkan pesepak bola profesional seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, yang tak pernah memaki wasit atau kiper saat tak berhasil mencetak gol.

"Silakan saja tolak tanda tangan hasil rekapitulasi KPU. Enggak berpengaruh. Tapi kita bisa mengambil pelajaran bahwa semestinya konsekuen berdemokrasi. Ronaldo dan Messi itu striker hebat, tapi mereka tidak selalu bikin gol. Saya enggak pernah baca berita mereka memaki-maki wasit atau kiper lawan saat kalah," imbuh Machfud.

Atas adanya dugaan kecurangan yang santer disuarakan itu, Mantan Kapolda Jatim ini pun menyarankan agar kubu Prabowo segera melapor ke Bawaslu. Dia meminta agar kubu 02 menyertakan laporan dengan data yang ada.

"Jadi jangan membangun narasi dicurangi, membangun narasi menang secara nasional. Tapi tak pernah tunjukkan data, tak pernah buka rekapitulasinya. Langkah-langkah seperti itu malah tidak menuai simpati masyarakat," tambah Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin.

"Saya juga baca di detikcom, BPP Prabowo-Sandi mencurigai saat Pak Jokowi bertemu kepala daerah. Lho masak presiden enggak boleh ketemu kepala daerah, kan bicara pembangunan daerah. Ini ibarat mencurigai bupati mau ketemu camat, camat mau ketemu kepala desa. Ya kalau enggak ada koordinasi berarti enggak ada pembangunan. Kadang-kadang saya kurang memahami cara berpikir kubu sebelah," paparnya.

Machfud menyarankan agar semua pihak dapat menunggu hasil perhitungan suara resmi KPU selesai. Dia berharap kubu 02 juga tidak bertindak diluar koridor konstitusi. "Kalau enggak percaya KPU, kenapa dulu daftar di KPU Republik Indonesia? Kenapa enggak daftar di lembaga yang mereka percaya," lanjut Machfud.

Untuk diketahui, BPP Jawa Timur Prabowo-Sandi menuding banyak terjadi kecurangan terhadap hasil Pilpres 2019. "Karena berdasar data yang kami miliki. Berdasar laporan masyarakat terindikasi kecurangan. Terstruktur, sistematis dan masif. Khususnya terjadi di Jatim," kata Ketua BPP Jatim Soepriyatno dalam jumpa pers pada Kamis (25/4).

Menyusul adanya tudingan itu, Gerindra Jatim juga menginstruksikan seluruh saksi untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pilpres. Alasannya, banyak terjadi kecurangan. Para saksi juga diperintahkan membuat catatan keberatan atas hasil Pemilu.




Berita Lainnya

Ketua DPP Gerindra Sindir AHY Secara Terang-terangan

20/05/2019 14:23 - Sari Intan Putri
Kemukakan Pendapat


BOLA