Sunday, 26 May 2019
Temukan Kami di :
Politik

Polri Pastikan Surat Suara Yang Dibakar di Papua Sisa Noken

Lukman Salasi - 24/04/2019 19:43

BeritaCenter.COM - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa surat suara yang dibakar di Distrik Tingginamu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua adalah surat suara tak terpakai sisa noken.

Sebelumnya viral video aksi pembakaran tersebut tersebar di media sosial. Dalam video yang berdurasi kurang lebih 5 menit 7 detik itu, terlihat tumpukan surat dan kota suara yang sedang terbakar dan diduga sebagai logistik Pemilu 2019. Selain itu, terlihat juga seorang ibu dan anak yang sedang membuang sejumlah surat suara ke arah tumpukan tersebut.

"Ini perlu saya sampaikan, hal tersebut (pembakaran surat suara) sudah diklarifikasi langsung oleh Kapolda Papua dan Kapolres Jaya Wijaya. Kejadian tersebut sebenarnya di sana kan pakai sistem noken, di distrik tersebut," Dedi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/4/2019).

Dedi menyampaikan pembakaran surat suara yang tak terpakai merupakan keputusan KPU setempat.

"Guna menghindari logistik pemilu itu disalahgunakan oleh sekelompok orang, keputusan KPU setempat seluruh sisa logistik yang tidak dipakai itu dimusnahkan," sambung dia.

Dedi menyebut Bawaslu juga telah mengecek perihal pembakaran surat suara yang tak terpakai itu dan hasilnya tak ada masalah.

"Betul itu kejadian itu dibakar adalah sisa-sisa logistik yang tidak dipakai pada saat tanggal 17 April karena di sana sistem noken. Jadi sudah clear. Bawaslu juga sudah ngecek tentang peristiwa yang sempat viral itu," kata Dedi.

Dedi menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan investigasi terhadap akun penyebar video pembakaran surat suara tersebut. Dia menyebut pelaku bisa dikenakan UU ITE karena menyembarkan informasi yang tidak sesuai fakta dan sebabkan kegaduhan.

"Dari hasil pendalaman juga dari Polda Papua, khususnya Direktur Kriminal Khusus akan melakukan investigasi terhadap akun yang menyebarkan informasi tersebut dan menambah lagi narasi-narasinya," ujar Dedi.

"Itu bisa dijerat UU ITE kepada pemilik akun yang menyebarkan berita hoaks yang tidak sesuai fakta sebenarnya," imbuhnya.




Berita Lainnya

Mahkamah Konstitusi Tunggu Gugatan dari Prabowo

24/05/2019 14:28 - Sari Intan Putri
Kemukakan Pendapat


BOLA