Thursday, 12 Dec 2019
Temukan Kami di :
News

Polisi Sebut Provokator Pembuat Onar di Medsos Terancam 10 Tahun Bui

Aisyah Isyana - 18/04/2019 16:31

Beritacenter.COM - Meningkatnya penyebaran konten provokatif hingga 40 persen di media sosial pasca pengumuman hasil quick count Pilpres 2019, membuat Polri mengambil langkah tegas. Para provokator terancam hukuman pidana 10 tahaun penjara.

"Kalau sebar konten bersifat provokatif yang menimbulkan kegaduhan, keonaran di media sosial khususnya bisa dijerat pasal dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, bisa Pasal 14, 15. Dan bisa juga kena undang-undang ITE Pasal 28, 45 huruf a dan sebagainya," jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2019).

Baca juga :

"Kalo buat onar, sesuai pasal di undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 ancaman hukuman bisa 10 tahun penjara," sambung dia.

Dedi sebelumnya menyebutkan konten provokatif meningkat sejak Rabu malam (17/4). Meningkatnya konten provokatif itu lebih tepatnya setelah lembaga survei mengumumkan hasil perhitungan cepat atau quick count Pilpres 2019.

Dedi menegaskan, pihaknya tak akan tebang pilih dalam menindak provokator dan akan memproses secara hukum siapa pun yang terbukti melakukan provokasi.

"Polisi bertindak murni berdasarkan fakta hukum, tidak melihat afiliasi-afiliasi. Kalau ada perbuatan melawan hukum, itu harus dipertanggungjawabkan yang melakukan itu. Siapapun yang terbukti, harus bertanggung jawab atas perbuatannya," ujar Dedi.

Untuk diketahui, Dedi sebelumnya menyampaikan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim sudah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengatasi akun-akun penyebar konten-konten provokatif tersebut.

Jika akun yang menyebarkan konten provokatif itu sudah terdeteksi, Polri akan melakukan penegakan hukum.

"Yang jelas sampe tadi pagi jam 9 hasil komunikasi saya terus dilakukan, baik yang bersifat komunikasi dengan Kemkominfo untuk take down blokir dan melakukan profiling dan identifikasi akun-akun penyebar konten provokatif," terang dia.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA