Thursday, 18 Jul 2019
Temukan Kami di :
News

Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Dilaporkan ke DKP Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Anas Baidowi - 15/04/2019 19:23

Beritacenter.COM - Jaringan Advokasi Pengawal NKRI (Japri) melaporkan Ketua Panwaslu RI di Kuala Lumpur Yaza Azzahra karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Terlapor mengeluarkan (Statement) secara instan tanpa terlebih dahulu melakukan identifikasi dan analisa secara komprehensif terhadap penemuan pelanggaran pemilu yang terjadi.

Direktur Eksekutif Japri Mellisa Anggraini menegaskan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilakukan terjadi pada Kamis, 11 April 2019, dimana pada hari itu masyarakat dihebohkan dengan adanya berita diberbagai media online dan televisi bahwa telah ditemukannya surat suara yang sudah tercoblos di taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor Malaysia, dan suarat suara yang tercoblos tersebut adalah Capres 01, dan surat suara legislatif pada caleg DKI Dapil II Nasdem Nomor Urut 02.

“Bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh saudari Yaza Azzahara Ulyana pada intinya adalah ; Penerimaan laporan Unprosedural, Pelanggaran Kode etik dalam menyempaikan informasi yang tidak sesuai data dan fakta serta diduga bohong, Melanggar kode etik dan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hadir dalam deklarasi dukungan salah satu paslon yakni paslon Capres 02,” tegas Mellisa, Senin (15/4/2019).

Japri menilai, pernyataan dan tindakan yang dilakukan Terlapor sangat tidak mencerminkan kode etik penyelenggara pemilu, dan hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Peneyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9 huruf a, Pasal 11 huruf c, Pasal 12 huruf d, dan Pasal 15 huruf f.

“Bahwa besar harapan kami, tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran kode etik peneyelenggara pemilu lainnya dalam bentuk apapun, karena akan berdampak negatif dan dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terang Mellisa.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA