Thursday, 22 Aug 2019
Temukan Kami di :
News

Masuki Masa Tenang Kampanye, Ini yang Tak Boleh Dilakukan Peserta Pemilu

Aisyah Isyana - 14/04/2019 11:45

Beritacenter.COM - Masa tenang Pemilu, yakni 14-16 Apri 2019, para peserta pemilu dilarang untuk berkampanye dalam bentuk apa pun. Para peserta pemilu akan dijatuhu sanksi jika melanggar aturan masa tenang yang telah ditetapkan melalui UU dan peraturan KPU (PKPU).

Sebagaimana UU Pemilu No 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu No 7/2017.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu, sanksi jika melanggar larangan di atas yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengatur larangan berkampanye di media sosial. Larangan itu tertuang dalam Pasal 53 ayat (4) PKPU No 23/2018. Sementara itu, Bawaslu pun juga akan melakukan pemantauan kampanye di media sosial selama masa tenang. Bawaslu akan bekerja sama dengan Kominfo untuk mengawasi iklan di medsos.

Selain itu, ada Pasal 492 UU Pemilu yang mengatur tentang ketentuan tindak pidana pemilu. Dalam pasal itu disebutkan, tiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Tak hanya bagi peserta pemilu, UU Pemilu 7/2017 juga mengatur tentang publikasi hasil survei di masa tenang. Selain itu, dalam Pasal 449 UU Pemilu mengatur larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu selama masa tenang.

Sebagaimana merujuk pada Pasal 509 UU Pemilu, lembaga survei yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Sebelumnya diberitakan, KPU belum mendapat akses terhadap surat suara tercoblos tersebut hingga Sabtu (13/4) kemarin. KPU menyebut polisi Malaysia memang belum memberikan izin mengakses surat suara karena masih dalam penyelidikan.

"Kami kemarin tidak mendapat akses untuk cek surat suara yang katanya sudah dicoblos itu. Dari mana sebenernya surat suara itu? Kami tidak dapat akses. Padahal kalau kami dapat akses, kami bisa memastikan untuk mendapatkan, kami punya alat untuk bisa memastikan surat suara itu benar diproduksi oleh KPU atau bukan. Tapi kami tidak mendapatkan akses," kata Ilham Saputra kepada wartawan di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

"Jadi tidak benar informasi bahwa ini perintah Jakarta, ini perintah KPU agar orang sini tidak bisa akses, Tidak. Bukan seperti itu. Sama sekali tidak ada. Kami bekerja sama dengan kepolisian terlebih dulu. Tidak bisa kemudian kita merekam sebab mereka masih dalam tahap penyelidikan dan sebagainya," tegas Ilham.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA