Thursday, 12 Dec 2019
Temukan Kami di :
News

Jokowi Soal Surat Suara Tercoblos: Ingat ya! Pemilu Urusan KPU, Bukan Pemerintah

Ingat ya, ini urusan pemilu adalah urusan KPU yang independen. KPU itu di luar negeri itu namanya PPLN, tidak ada yang namanya urusan yang pemerintah di sini, nggak ada. KPU ada PPLN, PPLN menyelenggarakan pemilu di luar negeri. Sudah

Aisyah Isyana - 12/04/2019 22:36

Beritacenter.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah tak ada andil dalam kasus penemuan surat suara Pemilu 2019 tercoblos di Malaysia. Jokowi menegaskan, penyelenggaraan Pemilu merupakan urusan lembaga independen, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ingat ya, ini urusan pemilu adalah urusan KPU yang independen. KPU itu di luar negeri itu namanya PPLN, tidak ada yang namanya urusan yang pemerintah di sini, nggak ada. KPU ada PPLN, PPLN menyelenggarakan pemilu di luar negeri. Sudah," terang Jokowi saat ditemui wartawan seusai kampanye di kawasan Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019).

Baca juga :

Selain itu, Jokowi juga memastikan jika penyelidikan soal surat suara tercoblos di Malaysia itu merupakan urusan Bawaslu. Menurutnya, kasus ini dapat menjadi urusan Polri jika ditemukan adanya unsur pidana.

"Ya seperti yang saya sampaikan ya, itu dicek saja, dilakukan investigasi, baik oleh Bawaslu maupun oleh kepolisian," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, Bawaslu dapat segera melakukan penindakan jika ditemukan adanya pelanggaran. Begitu pula dengan Polri, yang harus bertindak tegas jika ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Kalau ada yang dilanggar, Bawaslu bisa menindak, atau kalau ada pidananya, ya, Polri harus tegas. Polisi harus tegas melakukan tindakan hukum, itu saja," tutur Jokowi.

Sejauh ini, Bawaslu dan KPU saat ini tengah melakukan investigas di Malaysia terkait surat suara tercoblos tersebut. Sementara itu, Polri juga sudah berkoordinasi dengan Polisi Diraja Malaysia (PDRM).

"Polri di sana, dalam hal ini yang sudah dilakukan adalah mengantar dan mendampingi dari pihak KPU untuk cek lokasi dan melihat dokumen-dokumen dan berkoordinasi dengan kepolisan Malaysia," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/4/2019).

Menurutnya, leading sector penanganan masalah ini tetaplah Bawaslu. Nantinya, Bawaslu akan mengasesmen apakah masalah ini termasuk pelanggaran pemilu, pidana pemilu, atau pidana umum.

"Tadi rapat bersama PDRM. Selesai itu nanti Bawaslu akan mengasesmen," ucap Dedi.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA