Wednesday, 26 Jun 2019
Temukan Kami di :
Politik

SBY Khawatir Hingga Kirimkan Surat, Kampanye Prabowo-Sandi Menabrak Akal Sehat

Indah Pratiwi Budi - 08/04/2019 16:50

FOKUS : Prabowo

Beritacenter.COM - Kampanye akbar capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang di laksanakan di GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019) kemarin menyisahkan keprihatinan dikalangan elit politik dan juga masyarakat luas.

Bahkan Partai pendukung paslon 02, Demokrat mengatakan konsep kamapnye PRabowo-Sandi tidak mencerminkan ‘Indonesia untuk Semua’. Hal itu disampaikan Soesilo Bambang yudhoyono (SBY) yang menyoroti pelaksanaan kampanye Prabowo-Sandi dari singapura.

SBY pun mengkritisi habis-habisan segala kebobrokan kampanye akbar Prabowo di GBK, sejak dari perencanaan.

Mulai dari kampanye yang tak lazim, tak inklusif, menabrak akal sehat, menabrak akal sehat dan rasionalitas, tidak mencerminkan ‘Indonesia untuk Semua’, tidak mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan, tidak mencerminkan persatuan atau ‘Unity in Diversity’ alias ‘Kesatuan dalam Keragaman’, mengandung nuansa demonstrasi serta ‘show of force’ identitas berbasis agama, etnis, kedaerahan, ideologi, paham serta polarisasi politik yang ekstrem, tidak mengandung semangat ‘Semua Untuk Semua’ , atau ‘All For All’, memecah belah rakyat sebagai pro Pancasila dan pro khilafah, serta lebih memilih membakar sikap dan emosi rakyat untuk saling membenci dan memusuhi saudara-saudaranya yang berbeda dalam pilihan politik secara ekstrem ketimbang mengedepankan platform, visi, misi dan solusi.

Segala kegelisahan SBY itu terungkap dalam surat yang dikirimkan kepada pengurus Partai Demokrat.

“Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari tanah air tentang ‘set up’, ‘run down’ dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif,” tulis SBY dalam surat tersebut.

“Malam hari ini, saya mendapat kepastian bahwa informasi yang didapat dari pihak lingkaran dalam Bapak Prabowo, berita yang saya dengar itu mengandung kebenaran,” imbuhnya.

Berikut ini surat lengkap SBY kepada elite Demokrat soal kampanye akbar Prabowo-Sandi di GBK:

 

Kepada yang terhormat

 

Ketua Wanhor PD Amir Syamsudin

Waketum PD Syarief Hassan

Sekjen PD Hinca Panjaitan

Bismilahirrahmanirrahim

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera

Salam Demokrat!

Sebenarnya saya tidak ingin mengganggu konsentrasi perjuangan politik jajaran Partai Demokrat di tanah air, utamanya tugas kampanye pemilu yang tengah dilakukan saat ini, karena terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 yang lalu saya sudah memandatkan dan menugaskan Kogasma dan para pimpinan partai untuk mengemban tugas penting tersebut. Sungguhpun demikian, saya tentu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan agar kampanye yang dijalankan oleh Partai Demokrat tetap berada dalam arah dan jalur yang benar, serta berlandaskan jati diri, nilai dan prinsip yang dianut oleh Partai Demokrat. Juga tidak menabrak akal sehat dan rasionalitas yang menjadi kekuatan partai kita.

Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari tanah air tentang ‘set up’, ‘run down’ dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif, melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar. Malam hari ini, saya mendapat kepastian bahwa informasi yang didapat dari pihak lingkaran dalam Bapak Prabowo, berita yang saya dengar itu mengandungi kebenaran.

Sehubungan dengan itu, saya minta kepada Bapak bertiga agar dapat memberikan saran kepada Bapak Prabowo Subianto, capres yang diusung Partai Demokrat, untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

Penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian didalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan ‘inclusiveness’, dengan sasanti ‘Indonesia Untuk Semua’ juga mencerminkan kebhinnekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. ‘Unity in diversity’. Cegah demonstrasi apalagi ‘show of force’ identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem.

Pemilihan Presiden yang segera akan dilakukan ini adalah untuk memilih pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, pemimpin kita semua. Karenanya, sejak awal ‘set up’-nya harus benar. Mindset kita haruslah tetap ‘Semua Untuk Semua’ , atau ‘All For All’. Calon pemimpin yang cara berpikir dan tekadnya adalah untuk menjadi pemimpin bagi semua, kalau terpilih kelak akan menjadi pemimpin yang kokoh dan insyaallah akan berhasil. Sebaliknya, pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, atau yang menarik garis tebal ‘kawan dan lawan’ untuk rakyatnya sendiri, hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh. Bahkan sejak awal sebenarnya dia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa. Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo.

Saya pribadi, yang mantan capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai ‘pro Pancasila’ dan ‘pro Khilafah’. Kalau dalam kampanye ini dibangun polarisasi seperti itu, saya justru khawatir jika bangsa kita nantinya benar-benar terbelah dalam dua kubu yang akan berhadapan dan bermusuhan selamanya. Kita harus belajar dari pengalaman sejarah di seluruh dunia, betapa banyak bangsa dan negara yang mengalami nasib tragis (retak, pecah dan bubar) selamanya. The tragedy of devided nation. Saya pikir masih banyak narasi kampanye yang cerdas dan mendidik. Seperti yang kita lakukan dulu pada pilpres tahun 2004, 2009 dan 2014. Bangsa kita sangat majemuk. Kemajemukan itu disatu sisi berkah, tetapi disisi lain musibah. Jangan bermain api, terbakar nanti.

Para kader pasti sangat ingat, Partai Demokrat adalah partai Nasionalis-Relijius. Bagi kita Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati. Tidak boleh NKRI menjadi Negara Agama ataupun Negara Komunis. Indonesia adalah ‘Negara Pancasila’ dan juga ‘Negara Berke-Tuhanan’. Inilah yang harus diperjuangkan oleh Partai Demokrat, selamanya.

Saya berpendapat bahwa juga tidak tepat kalau Pak Prabowo diidentikkan dengan khilafah. Sama tidak tepatnya jika kalangan Islam tertentu juga dicap sebagai khilafah ataupun radikal. Demikian sebaliknya, mencap Pak Jokowi sebagai komunis juga narasi yang gegabah. Politik begini bisa menyesatkan. Sejak awal harusnya narasi seperti ini tidak dipilih. Tetapi sudah terlambat. Kalau mau, masih ada waktu untuk menghentikannya.

Dari pada rakyat dibakar sikap dan emosinya untuk saling membenci dan memusuhi saudara-saudaranya yang berbeda dalam pilihan politik, apalagi secara ekstrem, lebih baik diberi tahu , apa yang akan dilakukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo jika mendapat amanah untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang (2019-2024). Apa solusinya, apa kebijakannya? Tinggalkan dan bebaskan negeri ini dari benturan identitas dan ideologi yang kelewat keras dan juga membahayakan. Gantilah dengan platform, visi, misi dan solusi. Tentu dengan bahasa yang mudah dimengerti rakyat. Sepanjang masa kampanye, bukan hanya pada saat debat saja.

Demikian Pak Amir, Pak Syarief dan Pak Hinca pesan dan harapan saya. Ketika saya menulis pesan ini, saya tahu AHY berada dalam penerbangan dari Singapura ke Jakarta, setelah menjenguk Ibu Ani yang masih dirawat di NUH. Partai Demokrat harus tetap menjadi bagian dari solusi, dan bukan masalah. Selamat berjuang, Tuhan beserta kita.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Singapura, 6 April 2019

Terlepas dari motif apapun yang melatar belakangi, untuk kali ini kita semua sepakat dengan SBY bahwa Prabowo memang pemimpin yang rapuh. Bahkan sejak awal sebenarnya dia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa.

Sebagaiman apa yang pernah dikatakan Jusuf Kalla, bahwa syarat Indonesia maju harus dipimpin oleh pempmimpin yang demokratis, jujur dan merakyat dan itu ada pada diri Jokowi.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA