Wednesday, 19 Jun 2019
Temukan Kami di :
Keuangan

Puluhan Pemkot Terbebani Gaji PPPK

Indah Pratiwi - 02/04/2019 13:01

Beritacenter.COM - Ada sebanyak 98 pemerintah kota (pemkot) se-Indonesia meminta beban keuangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ditanggung oleh pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Hampir seluruh walikota menyepakati kedudukan keuangan PPPK disamakan dengan kedudukan keuangan aparatur sipil negara (ASN), yakni dialokasikan dari APBN.

Sehingga, PPPK tidak dibiayai atau menjadi beban pemda. Alasannya, tidak semua pemkot memiliki kemampuan anggaran untuk mengalokasikan anggaran tersebut di APBD untuk membiayai gaji PPPK.

Hasil kesepakatan itu dari Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakorwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang pekan lalu. Hasil diskusi tersebut akan dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas) Apeksi yang akan digelar di Semarang pada 2-6 Juli mendatang.

“Kami sangat berharap dana untuk PPPK dialokasikan di anggaran pemerintah pusat,” kata Ketua Umum APEKSI Airin Rachmi Diany saat konferensi pers Rakorwil III Apeksi dan peluncuran Rakernas XIV Apeksi serta Indonesia City Expo 2019 di Semarang, Jumat(29/3/2019).

Di lain tempat, Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, mengatakan, sebagaimana disebutkan di dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), persoalan anggaran kepegawaian, termasuk gaji, bisa dibebankan di APBN atau APBD. Namun, hal ini harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan beban kerja pemerintah pusat dan daerah.

“Jadi, sebenarnya ketika mau melakukan pengadaan pegawai baik PPPK atau PNS bukan sekadar bicara analisis kebutuhan, tapi juga kemampuan keuangan negara ini, sampai berapa lama bisa membiayai karena harus dihitung gaji berapa kali. Kalau PNS kan 12, gaji ke-13, dan THR. Artinya harus dihitung de ngan baik. Begitu juga PPPK, karena statusnya juga ASN,” paparnya.

Dia mempertanyakan, apakah pemda maupun pemerintah pusat belum melakukan penghitungan kebutuhan anggaran dan pegawai. Menurut Lina, selama ini dalam seleksi CPNS pun analisis ini dilakukan kurang maksimal.

“Apalagi kan pengangkatan PPPK ini khusus untuk pegawai honorer dan kontrak. Yang, memang, dulu masuknya secara benar dan ada yang politis. Jadi, ada rasa ingin mengangkat semua,” katanya.




Berita Lainnya

BI Klaim Tidak Ada Penarikan Dana Besar-besaran

24/05/2019 21:46 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA