Friday, 19 Apr 2019
Temukan Kami di :
Politik

Membongkar "Janji Palsu" Prabowo Untuk Masyarakat Papua

Indah Pratiwi Budi - 25/03/2019 13:51

Beritacenter.COM - Umbar janji Prabowo-Sandi untuk menyelesaikan masalah di Papua terkait pemekaran wilayah, alokasi otonomi khusus secara permanen dan penempatan putra-putri terbaik Papua di semua kementerian adalah janji palsu.

Pemekaran wilayah tidak hanya karena wilayahnya yang luas namun juga perlu persiapan matang dan kajian mendalam tentang potensi wilayah yang hendak dimekarkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, selain itu aspek kesiapan SDM yang berkualitas juga menjadi hal penting agar mendorong perkembangan wilayah yang dimekarkan.

Pemekaran wilayah adalah upaya pemerintah dalam membangun masyarakat bangsa Indonesia di berbagai daerah sesuai situasi dan kondisi.

Penerapan dana otonomi khusus di Papua secara permanen belum bisa diterapkan karena keterbatasan SDM yang mengelola dana tersebut, alhasil dana tersebut selama ini banyak diselewengkan dan tidak bisa berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, namun Pemerintah Pusat terus meningkatkan perhatian kepada Papua dengan membangun infrastruktur untuk mendukung peningkatan kehidupan masyarakat Papua.

Baca Juga :

Pemekaran tentu membuka peluang kerja bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya secara lebih baik. Pemekaran mendukung pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara lebih baik.

Penempatan dan penjaringan putra-putri terbaik Papua di instansi Pemerintah saat ini masih terus diberlakukan. Oleh karena itu, apa yang dijanjikan Prabowo-Sandiaga untuk Papua hanya untuk menarik simpati warga Papua meskipun implementasinya kelak tidak bisa dilakukan

Pemekaran wilayah juga dimaksudkan agar tercipta pelayanan publik yang seringkali mengalami kendala bisa teratasi secara optimal. Pemekaran tentu didukung oleh pemerintah pusat atas dasar usulan masyarakat di wilayah yang mau dimekarkan, seperti Papua Barat.

Namun, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah mesti jelih melihat dan melakukan survey atau kajian lebih mendalam tentang pemekaran wilayah ini. Agar tidak keluar dari apa yang diinginkan, diharapkan masyarakat setempat. Jangan sampai wilayah pemekaran itu justru dijadikan ajang bisnis dan ladang politik praktis bagi segelintir orang saja. Lalu, masyarakat awam pemilik tanah dan kekayaan alam mau diapakan? Perlu diingat, kondisi ini pasti akan meninggalkan sejumlah problematika bagi orang asli Papua. Memang, sangat memprihatinkan!

Pemekaran wilayah di Papua diibaratkan seperti rentetan bayi yang lahir dalam waktu yang sama dan dengan jumlah yang banyak melalui rahim yang satu dan yang sangat kecil. Coba bayangkan, bayi yang lahir pertama belum merangkak kok tiba-tiba lahir bayi berikutnya dari rahim ibu yang satu dan yang sama? Sangat ironis dan aneh bila memperhatikan peristiwa semacam ini terjadi dalam kehidupan masyarakat yang memang belum pernah mengalaminya.

Keadaan ini bisa saja masyarakat secara gamblang mengatakan bayi itu pasti cacat secara mental walaupun postur tubuhnya kekar. Sesungguhnya kondisi ini yang dialami masyarakat daerah-daerah pemekaran di Papua. Perlu mendapat perhatian serius oleh pihak berwewenang terhadap pemekaran-pemekaran wilayah di Papua.

Perlu ada kajian-kajian secara mendalam oleh para akademisi maupun secara institusi pemerintahan tentang sejumlah potensi wilayah yang hendak dimekarkan. Aspek terpenting yang perlu diperhitungkan dalam hal pemekaran adalah kesiapan sumber daya manusia, yang memang secara akademik sungguh berkualitas, cerdas, terampil. Hal ini penting dalam mendorong perkembangan pembangunan dengan harapan aspek-aspek lain dapat terwujud dengan berjalannya waktu.

Tujuan mulia dari otonomi khusus Papua adalah pemberian kewenangan penuh untuk mengatur dan membangun wilayahnya oleh masyarakat asli Papua sendiri. Setiap aspek pembangunan harus dibangun ala Papua.

Adalah membangun pola pendidikan kontekstual, pola pertanian sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah, kesehatan secara memadai, politik praktis yang terarah, pembangunan museum-museum budaya dan seni suku-suku di Papua, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, dan sebagainya. Dan bukan sebaliknya memperkuat, meningkatkan sistemn orde lama atau orde baru. Sangat aneh, sebagian besar orang tidak memahami baik tujuan otonomi khusus Papua.

Kelompok ini selalu dimanfaatkan untuk memecah belah orang Papua, seperti kasus perbedaan gunung-pantai yang meruncing pada pemekaran daerah baru yang adalah kabupaten suku atau keluarga. Fenomena ini harus dipetakan secara ala Papua dan oleh orang Papua sendiri untuk menemukan benang merahnya.

Penyatuan pemahaman belum terjadi sehingga dimana-mana muncul pemimpin baru, entah sudah siap secara ilmu pengetahuan dan mental atau tidak tetap mengkampanyekan terbentuknya wilayah-wilayah administratif baru. Faktor pendorong utama pemekaran wilayah administratif baru hanya karena kepentingan jabatan kelompok tertentu dan lebih jauh ialah kepentingan ekonomi bagi non pribumi.

Dengan mengedepankan slogan orang Pupua butuh kesejahteraan. Selanjutnya, faktor tingkat pemahaman dan kematangan mental para pemimpin daerah dan pusat yang sesungguhnya terbentuk melalui pola penyelenggaraan pendidikan.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA