Monday, 21 Oct 2019
Temukan Kami di :
News

Sempat Tertunda, Pemeriksaan Romi Dilakukan Hari Ini

Fani Fadillah - 22/03/2019 09:40

Beritacenter.COM - Proses pemeriksaan terhadap eks Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (Romi) dilanjutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seharusnya Romi yang terjerat kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis (21/3/2019) kemarin, namun yang bersangkutan mengaku sakit hingga akhirnya terpaksa ditunda.

Baca juga:

"Jadwal pemeriksaan RMY hari ini sekitar pukul 10.00 WIB," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (22/3/2019).

Untuk pemeriksaan awal, kata Febri, KPK akan menyampaikan hak-hak dari tersangka. Sudah banyak hak tersangka yang diatur di KUHAP, termasuk mengajukan diri sebagai justice colaborator (JC), bila tersangka memandang perlu.

Kendati demikian lanjutnya, sebelum mengajukan diri sebagai JC, tersangka harus mengakui perbuatannya dan membuka peran pihak lain seluas-luasnya.

"Dan juga secara konsisten memberikan keterangan sepenuhnya. Jadi tidak setengah-setengah seperti yang kami tolak sebelumnya permohonan JC-nya," kata Febri.

Adapun dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, Romi sebagai penerima dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi serta Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin sebagai pemberi suap.

Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Diketahui, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Atas perbuatannya, dua tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara Romi, tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA