Thursday, 18 Apr 2019
Temukan Kami di :
News

Solusi Jokowi - Ma'ruf Hadapi Problem Kependudukan dan Kesehatan

Dewi Sari - 20/03/2019 15:00

Beritacenter.COM - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin memiliki solusi ampuh dalam mengatasi problem kependudukan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Konsultan administrasi dan kebijakan kesehatan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Purnawan Junadi, Selasa (19/3/2019).

Purnawan menuturkan program dan kartu jaminan kesehatan, pendidikan dan dalam waktu dekat akan diluncurkan kartu untuk pekerja, maka hal-hal utama yang menyangkut harkat hidup semua orang sudah diatasi pemerintah. Hal ini menanggapi debat ketiga calon wakil presiden Minggu (17/3/2019) lalu.

“Tujuan pembangunan adalah meratakan hasil pembangunan ke seluruh Indonesia, serta meningkatkan kualitas hasil dari pembangunan. Kini, indeks pembangunan manusia Indonesia sudah meningkat dari 68,9 menjadi 70,81. Sudah mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi (high human development). Ini artinya, segala hal yang menyangkut manusia Indonesia sudah jauh lebih baik,” ujar kepada wartawan, Rabu (20/3/2019)

Dari indikator itu, Guru Besar UI itu menambahkan, bahwa untuk kepemimpinan nasional di masa lima tahun mendatang, Jokowi-Ma’ruf sudah punya solusi ampuh atasi masalah harkat hidup orang banyak.

“Kini, sebanyak 26 dari 34 provinsi juga sudah mencapai tingkat high human development. Papua juga akan masuk kategori middle human development. Angka kematian bayi kita menurun dari 32 di tahun 2014 menjadi 24 pada 2018. Demikian juga dengan angka kematian balita menurun dari 40 menjadi 32 dalam waktu yang sama,” jelasnya.

Purnawan menuturkan untuk masalah kesehatan saat ini BPJS sudah mencakup ke 217 juta peserta atau sekitar 77% dari penduduk Indonesia. Dari sejumlah itu ada sebesar 131 lebih juta orang adalah penerima bantuan iuran artinya preminya dibayar oleh pemerintah pusat APBN sebanyak 95,6 juta orang dan melalui pemerintah daerah (APBD) sebesar 34,7 juta orang.

“Mengenai kemiskinan, dengan angka 9,66 persen, atau 25,67 juta penduduk miskin dinilai sebuah prestasi yang baik. Demikian juga meningkatnya anggaran perlindungan sosial. Intinya, tidak boleh ada penduduk yang miskin sama sekali. Jadi solusi selanjutnya, Kartu Indonesia pintar kuliah ini saya yakini akan meningkatkan kualitas SDM dan dampaknya pendidikan akan meningkatkan atau memindahkan penduduk dari strata ekonomi di bawah menjadi strata ekonomi di atasnya,” tandas dia.

” Kartu Pra-Kerja juga menjadi jembatan dalam krisis mencari pekerjaan sehingga orang termotivasi mencari pekerjaan dan tidak menjadi jatuh miskin karena dalam proses pencarian kerja,” tutup Purnawan.

 




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA