Tuesday, 26 Mar 2019
Temukan Kami di :
Politik

Ogah Prabowo Presiden, Aktivis 98 Dukung Jokowi

Fani Fadillah - 14/03/2019 21:10 Aktivis mahasiswa 1998 tolak Prabowo Presiden

Beritacenter.COM - Penolakan Prabowo Subianto menjadi presiden mendapat penolakan dari para aktivis mahasiswa 1998. Mereka menilai capres nomor urut 02 itu tak mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM di tahun 1998.

Kelompok aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Nasional (Pena) 98 ini pun mendukung capres 01 untuk menjadi presiden. Mereka menilai, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin masih dapat dipercaya untuk bisa menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Baca juga:

"Kami tidak akan pernah lupa dengan tragedi 98. Kami meragukan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum jika Prabowo terpilih sebagai presiden," ucap Presidium Pena 98 Raphael Situmorang di Jalan Jakarta, Kota Bandung, Kamis (14/3/2019).

Dia memandang Prabowo merupakan bagian dari peristiwa 98. Meski belum ada pembuktian di pengadilan, pihaknya berpegang pada hasil investigasi dari Komnas HAM.

"Yang kelas aktor masih ada, pola sama. Di sini ada dua pilihan. Kubu 01 masih ada harapan sementara sebelah sini 02, tidak ada. Beberapa kali Pak Jokowi sudah mengupayakan ada beberapa alternatif membuat lembaga rekonsiliasi," kata dia.

Aktivis Pena 98 lainnya, Anton Sulthon mengamini pernyataan Raphael. Dia pun membacakan poin-poin pernyataan sikap Pena 98 dalam kontestasi Pilpres 2019. Berikut poin-poinnya :

Menyikapi perkembangan situasi politik terkini dimana masyarakat dihadapkan pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang akan menentukan arah bangsa 5 tahun mendatang, maka kami dari Persatuan Nasional Aktivis 1998 (PENA 98) merasa perlu untuk menentukan sikap dan pandangan politik kami.

1. Kami Menolak Capres Pelanggar HAM

Bahwasanya pemimpin Indonesia harus bersih dari catatan kelam pelanggaran HAM dan dosa - dosa masa lalu. Karena keterkaitan bahkan keterlibatan Capres dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu akan menjadi contoh buruk bahkan ancaman bagi masa depan demokrasi, negara dan rakyat Indonesia.

Kami tidak ingin, anak-anak kami harus mengalami peristiwa-peristiwa berdarah, penculikan, intimidasi, teror dan penindasan serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi di masa lalu.

Kami tidak sudi, bangsa ini mengotori sejarahnya dengan membenarkan pelanggar HAM terbebas dari hukuman dan bahkan dibiarkan menjadi pemimpin di negeri ini.

Kami tidak mau, masa depan bangsa ini harus diserahkan ke tangan orang yang berlumuran darah saudaranya sendiri.

Kami ingin, anak-anak kami, generasi muda saat ini bisa mewarisi negeri yang mampu memberikan keadilan, menegakkan hak asasi manusia dan terbebas dari mimpi buruk masa lalu.

2. Kami Menolak Capres Tuan Tanah

Bahwasanya pemimpin Indonesia bukanlah dari segelintir orang yang menguasai lahan untuk kepentingan sendiri di tengah kemiskinan jutaan orang lainnya. Tuan-tuan tanah, yang mengkooptasi lahan negara dan menguasainya untuk kepentingan pribadi tidaklah layak menjadi Capres di negeri ini.

Kami yakin, ketika seorang Tuan Tanah dibiarkan menjadi pemimpin di Republik Indonesia, maka ketamakan dan kehausannya akan harta dan kekuasaan akan semakin merajalela.

3. Kami Menolak Kebangkitan Keluarga Cendana

Kontestasi politik pada pilpres kali ini sejatinya pertarungan politik masa lalu dan masa kini. Masa lalu menampilkan orang orang yang terkait erat dengan Orde Baru dari keturunan cendana, menantu hingga mantan jongos Cendana. Yang ingin mengembalikan kejayaan orde baru dengan mengusung jargon jargon orde baru. Sementara masa kini adalah generasi milenial yang anti orde baru, yang menumbangkan orde baru dengan segala sistem yang pernah dijalankan oleh orde baru. Dari mulai sistem KKN, otoriter hingga menghalalkan segala cara demi kekuasaan.

Cara itu yang kini sedang dipertontonkan oleh calon pengusung jargon Orde Baru melalui kampanye hitam, menebar hoaks, menebar ketakutan, menebar kebohongan data demi data hingga memainkan isu agama dan RAS.

Untuk itu kami sepakat PENA 98 untuk tetap mendukung calon presiden dan wakil presiden 2019 yang bukan bagian dari masa lalu, bukan pelanggar HAM, bukan penebar hoaks dan komitmen terhadap cita-cita perjuangan kami dalam agenda reformasi 98. Calon pemimpin itu ada pada pasangan no urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA