Wednesday, 24 Jul 2019
Temukan Kami di :
News

Fadli Zon Ogah Laporkan LHKPN, KPK Beri Kartu Kuning...

Indah Pratiwi Budi - 07/03/2019 13:50

FOKUS : KPK

Beritacenter.COM - Wakil Ketua DPR yang juga Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon menyebut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak wajib, dan sebaiknya dihapus. Dirinya berpendapat LHKPN dilaporkan hanya awal dan akhir masa jabatan.

Namun, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan LHKPN adalah buah dari Reformasi yang tak berisiko jika dimakan.

Menurutnya, pengisian LHKPN ini menandakan pemahaman seorang penyelenggara negara tentang aturan.

KPK pun, kata Saut, juga telah menelurkan aturan turunan berupa Peraturan Komisi (Perkom) 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pada aturan itu tertera bahwa penyelenggara negara menyerahkan LHKPN secara periodik tiap tahun selama menjabat.

“KPK itu pelaksana UU, bukan pembuat [UU]. LHKPN itu perintah UU. LHKPN dasarnya UU Nomor 28/99, lalu atas UU itu KPK membuat bentuk laporan tahunan dasarnya perkom kpk 2016. Kalau tidak setuju LHKPN itu soal lain. LHKPN itu moral obligation. Jadi bukan soal salah atau benar, tapi soal paham benar atau salah kalau tidak melaporkan LHKPN,” kata Saut, Kamis (28/2).

Berdasarkan data laman kpk.go.id, Fadli Zon hanya sekali membuat laporan harta yakni pada 28 Desember 2014 dengan nilai kekayaan Rp 11,87 M terdiri dari 34 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota, 6 unit mobil dan 4 unit motor senilai Rp 1,69 M, perkebunan palawija senilai Rp 1 M, barang seni nan antik senilai Rp 6,5 M, surat berharga Rp 6,4 M, giro atau setara kas lainnya berjumlah Rp 7,7 M dan USD 53.300 serta utang Rp 5,4 M sehingga total hartanya berjumlah Rp 29,8 M dan USD 53.300

Niat Fadli Zon yang ingin menghapus LKHPN menandakan Fadli Zon tergolong pejabat tak patuh LHKPN sebab merujuk peraturan KPK Nomor 7/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pelaporan harta kekayaan harus dilakukan setiap tahun.

Sebelumnya, Fadli menilai mekanisme LHKPN di KPK bagi pejabat negara lebih baik dihapuskan karena tak diperlukan lagi di Indonesia. Menurut Fadli, semua harta kekayaan pejabat negara sudah cukup terdata saat pencatatan pajak, sehingga tak perlu melaporkan LHKPN.

Fadli juga menyatakan para pejabat negara tak ada kewajiban tiap tahunnya menyerahkan LHKPN kepada KPK. Padahal, menurut UU UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, KPK berwenang melaksanakan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Selain itu, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mewajibkan penyelenggaran negara melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Oleh karena itu, Saut mengingatkan Waktemu Gerindra itu agar segera melaporkan LHKPN ke KPK sebelum batas waktu pelaporan yang ditetapkan, yakni 31 Maret 2019.

“Kalau mas Fadli sibuk enggak apa-apa, tunda dulu sampai batas waktu, tapi kalau ada waktu disarankan untuk melapor. LHKPN itu buah dari reformasi yang tidak punya risiko kalau dimakan, malah justru punya potensi risiko kalau tidak dimakan,” tegas saut.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA