Tuesday, 26 Mar 2019
Temukan Kami di :
Politik

Jawab Tudingan BPN soal THR 2019, TKN: Ada atau Tidak Pilpres, Lebih Cepat Lebih Baik

Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal

Aisyah Isyana - 22/02/2019 17:43

Beritacenter.COM - Tim Kampanye Nasional (Jokowi)-Ma'ruf Amin, mengaku heran kubu Prabowo-Sandiaga menyebut kebijakan pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN bernuansa politis. TKN meminta kubu Prabowo agar tidak mengaitkan semua hal dengan urusan politik.

"Jangan semua hal dipolitisasi sebagai modus elektoral. Tujuan utama pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN jelas adalah untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN," ujar Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Baca juga :

Aria menegaskan, urusan THR dan gaji ke-13 ASN atau PNS sudah ada dalam APBN 2019. Terlebih kebijakan itu juga sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk dari koalisi Prabowo-Sandiaga.

"Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis, dan kredibel," sebut politikus PDIP itu.

Menurutnya, soal kapan pengumuman pembagian THR itu keluar merupakan kebijakan yang memang sudah ada setiap tahun. Ia mengaku heran mengapa persoalan waktu saja menjadi masalah bagi kubu pasangan nomor urut 02 tersebut.

"Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal," ujar Aria.

"Ini bukti komitmen pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya Kemenkeu. Atlet penerima Asian Games juga dibayar cepat. Birokrasi keuangan diringkas sehingga hak rakyat bisa dibayar lebih cepat," sambungnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno, menuding kebijakan itu bernuansa politis. BPN menyebut Jokowi sebagai calon presiden tengah 'kejar tayang' demi memperolehan suara pada 17 April 2019.

"Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN," ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid, kepada wartawan, Jumat (22/2).




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA