Tuesday, 19 Mar 2019
Temukan Kami di :
Politik

Luhut Binsar Pandjaitan : Tak Mungkin Presiden Jokowi Berbohong

Luhut mengatakan dirinya tidak akan pernah menceritakan cerita bohong. Luhut mengatakan hanya menyatakan apa yang dilihat dan rasakan, dan alami juga saat menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan-kebijakan di pemerintah.

Sari Intan Putri - 21/02/2019 14:34

Beritacenter.COM - Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang menyebut jika dirinya jengkel apabila ada pihak yang mengatakan Presiden RI Joko Widodo berbohong.

Luhut mengatakan dirinya tidak akan pernah menceritakan cerita bohong. Luhut mengatakan hanya menyatakan apa yang dilihat dan rasakan, dan alami juga saat menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan-kebijakan di pemerintah.

"Makanya saya jengkel kalau orang bilang presiden bohong. Bohong apanya? Saya di dalam, kok. Saya tahu, saya lihat," ujar Luhut.

Pernyataan Luhut itu sebenarnya menanggapi pelaporan Presiden Jokowi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu oleh Eggi Sudjana bersama timnya. Eggi Sudjana mewakili Aktivitas Koalisi Masyarakat Anti Hoaks melaporkan Jokowi dengan tuduhan telah menyebarkan berita bohong atau hoaks kepada masyarakat dalam acara debat pemilihan presiden kedua, Minggu (17/02/2019) lalu.

"Kami sepakat untuk melaporkan saudara Jokowi dalam perspektif hukum karena dia telah memberikan keterangan palsu," sebut Eggy.

Eggy yang mendukung Prabowo di Pilpres 2019 mendatang ini mengklaim pelaporannya ini mewakili rakyat yang ingin jujur. "Tidak boleh membohongi masyarakat," ucapnya.

Terkait pentingnya berbicara jujur, Luhut juga menceritakan pernyataannya dalam rapat pimpinan TNI Angkatan Darat sebelumnya. "Saya seniormu, saya sudah merasakan pahit getir pertempuran itu. Hampir semua palagan operasi saya ikut. Jadi tak akan saya khianati prajurit saya yang sudah mati," kata Luhut.

Oleh karena itu, menurut Luhut, tidak pantas ada orang yang berbohong dan tak mengakui sukses pemerintah. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional, Pusat dan Daerah, serta Launching Gerakan Indonesia Bersih.

Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Menteri Luhut itu dihadiri oleh Gubernur, Walikota, Bupati serta para Kepala Dinas Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengatakan pemerintah mengelola utang untuk hal yang produktif, seperti untuk infrastruktur dan dana desa.

Luhut juga meminta publik untuk tidak hanya liat penggunaan utang untuk membangun infrastruktur, tapi juga ada pemanfaatan dana desa yang membuat negara makin bagus. "Sehingga gini ratio kita turun dari 0,41 ke 0,38, kemiskinan turun dari di atas 10 persen, jadi 9,6 persen," kata Luhut.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA