Thursday, 01 Oct 2020
Temukan Kami di :
Nasional

Walhi Ungkap Dosa Perusahaan Prabowo Yang Kuasai Lahan di Aceh

Lukman Salasi - 19/02/2019 08:19

BeritaCenter.com – Capres nomor 02 Prabowo Subianto terungkap memiliki lahan sangat luas di Aceh. Hal ini terungkap saat debat Capres Jilid 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh M Nur mengungkap dosa yang dilakukan perusahaan Prabowo yang kuasa lahan di Aceh tersebut.

Menurut Walhi, Prabowo Subianto menguasai lahan seluas 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Di lahan itu, dibangun perusahan perkebunan PT Tusam Hutani Lestani (PT THL).

PT THL memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tamanan Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan SK.556/KptsII/1997 dengan luas areal kerja 97.300 hektare. Izin perusahaan tersebut akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2035.

"Pada awalnya, PT THL ini berkewajiban menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan, yaitu PT Kertas Kraft Aceh (KKA). Dalam rentan waktu lima belas tahun terakhir, PT THL tidak melakukan operasi secara normal, dikarenakan PT KKA tidak beroperasi," kata M Nur, Senin (18/2/2019).

"Kemudian PT THL diarahkan untuk memasok kebutuhan kayu lokal. Tetapi PT THL tidak melakukan itu," jelasnya.

Pada tahun 2014, alokasi kayu untuk PT. THL sebesar 53.000 m3. Namun karena tidak mampu meningkatkan kinerjanya, pada 2016 alokasi kayu diturunkan menjadi 35.000 m3 mendapatkan izin potong dari pemerintah.

Namun dari jumlah alokasi tersebut, PT THL hanya mampu memproduksi sekitar 700 m3.

"Ini merupakan dosanya PT THL, terlebih PT THL memiliki kewajiban untuk menanam berdasarkan jumlah potong, tapi data tersebut tidak tersedia," ujar M Nur.

Menurut M Nur pihak perusahaan sekarang menelantarkan kawasan lahan tersebut sehingga menjadi tidak produktif. Lokasi kerja PT THL sebagian besar berada di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Saat ini, kondisi areal tersebut telah dirambah warga dan banyak terjadi aktivitas illegal di dalamnya.

"Setiap malam keluar kayu dari areal kerja PT THL yang dilakukan oleh pelaku ilegal logging. Kondisi ini ibarat membuka kios dalam toko. Kalaupun tidak dikelola seharusnya jangan diberi ruang untuk aktivitas illegal," ungkapnya.

M Nur menambahkan, sejak moratorium logging (penghentian sementara penebangan hutan) Aceh diteken pada 2007, tidak membolehkan kerja bagi pemegang HTI atau HPH. Dengan adanya instruksi Gubermur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05/INSTR/2007, perusahaan tersebut dipastikan tidak dapat beroperasi.




Berita Lainnya

Moeldoko soal KAMI: Negara Punya Kalkulasi

01/10/2020 11:43 - Anas Baidowi
Kemukakan Pendapat


BOLA