Monday, 16 Sep 2019
Temukan Kami di :
Nasional

Pemkab Klaten Sebut Program Indonesia Pintar Tekan Angka Putus Sekolah

Aisyah Isyana - 11/02/2019 23:37

Beritacenter.COM - Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Sri Nugroho menilai, Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Klaten sudah tersalurkan 100 persen pada tahun 2018. Menurutnya, Program Indonesia Pintar (PIP) sudah sangat membantu mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Klaten.

"Penyaluran KIP di Kabupaten Klaten hampir 100 persen, ini sangat membantu kabupaten kami dalam mengurangi angka putus sekolah," kata Sri Nugroho disela-sela acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019, di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Senin (11/2/2019).

Nugroho mengatakan, siswa penerima manfaat PIP di Kabupaten Klaten tahun 2018 mencapai 86.832 siswa. Jumlah itu terdiri dari 59.926 siswa Sekolah Dasar (SD), 26.534 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 372 siswa pendidikan kesetaraan (Diktara).

"Dari jumlah tersebut telah mengurangi angka putus sekolah yang jumlahnya pada tahun 2017 sebanyak 136 siswa, berkurang menjadi 54 siswa di tahun 2018. Dengan demikian, angka putus sekolah berkurang sebanyak 60 persen di tahun 2018," jelasnya.

Menurutnya, adanya Progrma Indonesia Pintar juga sangat membantu Pemerintah Derah (Pemda) dalam menggalakan program pendidikan dasar sembilan tahun.

"Dengan PIP otomatis dapat mendukung program pendidikan dasar sembilan tahun, karena siswa rentan miskin atau miskin dapat terbantu untuk terus bersekolah sampai tingkat atas (SMA)", imbuhnya.

Pemkab Klaten dalam hal ini mendukung PIP dengan melakukan sosialisasi cara pencairan serta pemanfaatan PIP melalui kepala sekolah, Musyawarah Kesepakatan Kepala Sekolah (MKKS), Koordinator Wilayah (Korwil), dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Selain itu, Pemkab Klaten juga mengawasi pendistribusian PIP dengan cara mendatangi sekolah-sekolah untuk mengetahui jumlah penerima manfaat PIP dan memastikan bahwa pendistribusian tersebut tepat sasaran.

Nugroho menambahkan, Pemkab Klaten juga melakukan evaluasi terhadap data masyarakat rentan miskin atau miskin dalam pembiayaan pendidikan. Hal itu dilakukan agar pendistibusian manfaat PIP tepat sasaran.

"Pendataan ulang dan validasi data terkait dengan siswa rentan miskin atau miskin perlu terus diperbaharui setiap tahunnya agar pendistribusian manfaat PIP tetap tepat sasaran," pungkas Nugroho.




Berita Lainnya

Sama Revisi UU KPK Saja Takut

13/09/2019 12:40 - Indah Pratiwi Budi
Kemukakan Pendapat


BOLA