Saturday, 23 Feb 2019
Temukan Kami di :
Ekonomi

Kemenkeu Bantah Pernyataan Prabowo Soal Utang Negara

Anas Baidowi - 27/01/2019 22:10

Beritacenter.COM - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terus menyuarakan hutang negara sebagai amunisi menggerus suara di Pilpres 2019.

Prabowo menyebut utang pemerintah yang terus menumpuk, dan meminta kepasa pendukungnya agar jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang.

"Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," ujar Prabowo dalam acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019).

Selain itu, Prabowo juga menyebut utang pemerintah saat ini sudah stadium lanjut.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, keuangan negara dalam kondisi sehat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti menerangkan, pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR. Serta, dibahas secara mendalam dan teliti.

"APBN dituangkan dalam Undang-undang (UU) yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (27/1/2019). 

Dia menerangkan, pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Kemudian, pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten.

"Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency," katanya.

"Dengan peringkat tersebut adalah salah menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. yang benar adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-nakuti rakyatnya," paparnya.

Selain itu, Nufransa mengatakan, utang sudah ada sejak tahun 1946, di mana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut pinjaman nasional.

"Kami jajaran di Kementerian Keuangan (bukan Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial-bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas," tambahnya.

 




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA