Wednesday, 16 Oct 2019
Temukan Kami di :
News

Alasan Pemerintah Harus Waspada Dalam Pembebasan Ba'asyir

Indah Pratiwi - 22/01/2019 22:29

Beritacenter.COM - Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia Benny J. Mamoto meminta pemerintah agar berhati-hati dalam rencana pembebasan bersyarat kepada terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir(ABB).

Benny menjelaskan, rencana pembebasan bersyarat itu bisa menjadi rujukan dalam kasus serupa lainnya. Polemik rencana pembebasan Ba'asyir yang sebelumnya dilandasi aspek kemanusiaan membuat Menko Polhukam Wiranto langsung akan mengkaji ulang rencana tersebut.

BACA JUGA

"Ini akan menjadi rujukan bisa kasus lain. Nah, tentunya ini harus matang betul supaya nanti, janganlah ini menjadi polemik yang berkepanjangan," kata Benny setelah menghadiri seminar di kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Selasa (22/1).

Dia melanjutkan, apabila yang dijadikan alasan pembebasan bersyarat itu adalah aspek kemanusiaan, maka seharusnya Ba'asyir mendapatkan surat rekomendasi dari dokter dan para ahli kesehatan.

"Karena faktor usia, fisik dan sebagainya, jadi harus ada dasarnya, minimal surat rekomendasi dokter. Sambil menunggu proses yang berjalan," ujar Benny.

Surat dokter itulah, kata dia, yang menjadi dasar untuk menentukan perlakuan terhadap Ba'asyir. "Kalau dokter merekomendasi, lebih bagus dia dirawat di rumah sakit, supaya anytime dikontrol. Kemudian lingkungannya lebih bagus, warga bisa besuk dengan bebas, itu akan menolong secara psikologis, itu lebih bagus," katanya.

Di lain tempat, analis radikalisme dan terorisme Rakyan Adibrata juga sependapat dengan Benny soal langkah menjamin kesehatan Ba'asyir oleh negara. Rakyan mendukung pertimbangan kesehatan yang menjadi landasan rencana pembebasan Ba'asyir.

Namun dalam pembebasan itu harus dilakukan dengan kepastian landasan hukum yang tepat. Dia mengatakan jangan sampai niat pemerintah untuk melakukan hal baik berupa pertimbangan kondisi kesehatan Ba'asyir menjadi tidak baik karena tidak ada landasan hukumnya.

"Jadi pastikan dulu memang ada satu celah hukum di mana memang memungkinkan bagi negara untuk bisa memberikan kebebasan. Dalam kondisi fisik yang sangat buruk. Yang bisa kita dorong misalnya pemerintah bisa menjamin keselematannya dengan bekerja sama tim dokter,"ungkapnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA