Tuesday, 17 Sep 2019
Temukan Kami di :
Politik

Mahfud MD 'Semprot' Wasekjen Demokrat Andi Arief

Anas Baidowi - 10/01/2019 09:52

Beritacenter.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Arief menyebut pernyataan Prof Mahfud MD sangat berbahaya saat berbicara di Indonesia Lawyers Club dengan tema 'Debat Capres 2019: Menguji Netralitas KPU'.

"Peryataan paling berbahaya dari Prof @mohmahfudmd di ILC adalah: KPU atau aiapapun yg dianggap curang kalau tidak melebihi perbedaan suara antar paslon aman-aman saja," kata Andi Arief lewat akun twitternya @@AndiArief.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD lantas mempertanyakan ketentuan UU no.8 Tahun 2011 yang dibuat oleh Partai Demokrat. Menurutnya, jika dirinya dianggap berbahaya, berarti yang mengundangkan dan yang menandatangani sangat berbahaya?.

Baca Juga : Semakin Diteror KPK Semakin Garang Berantas Korupsi

"Loh, ini kan ketentuan UU No. 8 Tahun 2011. UU itu dibuat ketika Partai Demokrat menguasai Legislatif dan Eksekutif. Yg mengundangkan dan menandatangani UU itu Presiden SBY. Itu berbahaya, ya? Kalau bgt bs dibilang yg membuat bahaya ya, Pak Anu.... Sampaikan kpd beliau dong," kata Mahfud dalam akun twitternya.

Lantas, Mahfud MD menjelaskan, UU No.8 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Presiden SBY, disitu disebutkan bahwa perhitungan hasil pemilu boleh dibatalkan MK jika selisih suara yang Diperkarakan bisa mengubah urutan perolehan suara (kemenagan).

"Kalau anda bilang itu berbahaya, proteslah yang membuat dan menandatangani UU," jelasnya.

Baca Juga: Guru Besar UI : Di Zaman Jokowi, Koruptor Susah Cari Makan..

Dalam sengketa Pemilu, jika bisa membuktikan kecurangan 1 juta padahal kalahnya 3 juta maka hasil pemilu tak bisa dibatalkan.

"Ini ketentuan UU No.8 thn 2011. UU ini dibuat pada saat Partai Demokrat berkuasa. Kalau menurut anda salah gugatlah Partai Demokrat, kok bilang berbahaya ke gue?," tuturnya.




Berita Lainnya

Sah Revisi UU KPK, Istana: Ini Sudah Final

17/09/2019 15:29 - Anas Baidowi

Politisi Muda Ini Tolak Keras Revisi UU KPK

09/09/2019 10:35 - Sari Intan Putri
Kemukakan Pendapat


BOLA