Sunday, 21 Apr 2019
Temukan Kami di :
TAG HARI INI :
Keuangan

BPJS Kesehatan dan Ribuan Rumah Sakit Bakal Diaudit

Indah Pratiwi - 12/12/2018 17:04

Beritacenter.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit secara menyeluruh sistem dan pelayanan BPJS Kesehatan dan termasuk ribuan rumah sakit yang terdaftar.

Menurut Sri Mulyani mengatakan bukan tanpa alasan yang hingga saat ini BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit anggaran setiap tahunnya.

BACA JUGA

“Kami di Kementerian Keuangan sebetulnya ada di posisi hilirnya karena hulunya persoalan policy, administrasi dan pelaksanaan dari program jaminan kesehatan nasional ini yang kemudian memiliki implikasi biaya yang tidak bisa ditutup BPJS. Maka, tahun 2018 ini kami telah menyuntikkan Rp 4,99 triliun bantuan Pemerintah karena memang Pemerintah sebagai lender of the last resort-nya BPJS setelah mendapat reviu dari BPKP,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Hasil temuan BPKP tahap 1 dan koordinasi intensif dengan para stakeholders terkait serta identifikasi permasalahan fundamental secara mendalam, Menkeu menjelaskan ada terdapat beberapa permasalahan dari dimensi fundamental, kebijakan, investasi di dalam sistem dan administrasi.

Salah satunya internal BPJS Kesehatan seperti manajemen, efisiensi dana operasi dan sistem BPJS Kesehatan ikut bermasalah.

Selain itu, eksternal hubungan BPJS Kesehatan dengan 2.400 rumah sakit. Misalnya dari sistem klaim dan proses verifikasi serta iuran kepesertaan di penerima bantuan iuran (PBI) dan Non PBI.

“Kami akan meminta BPKP melakukan audit sistem dan pelayanan dari BPJS kesehatan. Dari internal BPJS sendiri (akan dilakukan audit) mengenai management claim, proses verifikasi dari klaim dan bagaimana mereka (BPJS) bisa memverifikasi ada atau tidaknya moral hazard,” ujarnya.

Menkeu menjelaskan, BPKP agar mengaudit juga 2.400 rumah sakit di seluruh Indonesia untuk memahami tata kelola yang dilakukan rumah sakit selama ini. Diharapkan preliminary audit sudah bisa dilaporkan BPKP kepada Menkeu pada awal tahun 2019.

“Saya minta (BPKP) audit keseluruhan termasuk ke 2.400 rumah sakit di seluruh Indonesia. Karena saya ingin tahu sebetulnya rumah sakit itu seperti apa tata kelolanya termasuk bagaimana mengelola tagihan-tagihannya. Kita harapkan laporan awal akan kita perolah pada pertengahan Januari (2019),” katanya.




Berita Lainnya

Puluhan Pemkot Terbebani Gaji PPPK

02/04/2019 13:01 - Indah Pratiwi

Tarif Ojol Ditentukan Hari Ini

25/03/2019 06:38 - Dewi Sari
Kemukakan Pendapat


BOLA