Monday, 10 Dec 2018
Temukan Kami di :
News

Awas, Pertemuan Khilafah Akan Dialihkan ke Kemayoran Jakarta

Indah Pratiwi - 14/11/2018 20:17

Beritacenter.COM - Setelah Pertemuan Khilafah Internasional ditolak warga Bogor dan tak diijinkan Kepolisian yang rencananya diadakan di Sabtu, 17 November 2018, Panita langsung mengalihkan lokasi. Mereka memindahkannya ke Jakarta.

Sebelumnya ormas Islam dan elemen mahasiswa serta masyarakat Bogor dengan keras menyatakan penolakan untuk acara yang akan menggunakan Gedung Az Zikra. Ketua Yayasan Az Zikra sendiri , Khotib Kholil, mengatakan pengurus yayasan tidak terlibat dengan rencana pertemuan Khilafah Internasional di Sentul.

Mengetahui ditolak, mereka langsung putar haluan ke DKI Jakarta. Dalam pengajuan Proposal Acara dalam bentuk pembertahuan ke Polda Metro Jaya, demikan isinya:

**Dalam rangka pelaksanaan Agenda 4 tahunan Jamaah Khilafatul Muslimin, kami Panitia Syiar dan Silaturrahum Kekhalifaan Islam Se-Dunia 1440 H akan melaksanakan acara Syiar dan Silaturrahim yahng akan diselenggarakan pada :

Tanggal : 17-18 November 2018 M

Tempat : Masjid Akbar - Kemayoran, Jakarta Pusat

Peserta : 3000 orang

Surat bertanggal 4 November itu ditandatangani Ketua Panitia bernama Hadwiyanto dan Sekretaris H. Jhonny Pahamsah, SP**.

Licik, ternyata mereka tetap ngotot untuk mengadakan acara di tempat yang berbeda. Ayo warga Jakarta, tunjukkan jangan mau ditunggangi baik tempat ibadah dan kota ini dengan para kaum yang punya agenda yang berbeda dengan ideologi bangsa.

Negeri ini ideologinya sudah final, tidak ada tempatnya untuk ideologi yang asing dan berbeda dengan Pancasila untuk eksis di negeri ini. Negeri ini punya ideologi final yang tak tergantikan yaitu Pancasila bersama UUD 1945.

Mari, warga Jakarta, sama seperti warga Bogor yang dengan kompaknya bersatu untuk menolak acara ini demi menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI. Bogor dengan telak langsung mengambil sikap tegas menolak dan tak mengijinkan acara tersebut digelar di daerahnya.

Polda Metro jaya, ayo segera bersikap dan terutama POLRI agar memberikan pencekalan dan pelarangan agar mereka tak berpindah-pindah. Seperti tebakan penulis, mereka akan mencari cara untuk terus mewujudkan acaranya.

Terbukti, mereka langsung ke DKI dan bisa juga meminta keberpihakan dari Gubernur DKI yang sangat kompromi karena acara FPI pun resmi diakomodir oleh Gabener. Ayo Polda Metro segera respon dan jangan hanya ditunjukkan oleh Kepolisian Daerah tapi dari Pusat juga harusnya menunjukkan sikap tegas dan tanpa kompromi.

Kepolisian Resor Bogor sudah menguak bahwa kegiatan tersebut rencananya akan diisi dialog terbuka titik awal kebangkitan kekhalifahan. Menurut Kapolres Bogor, Ajun Komisaris Besar AM Dicky, acara tersebut erat kaitannya dengan organisasi masyarakat terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Makna acara disebut mendakwahkan doktrin negara berbasis kekhilafahan kepada para pengikutnya.

Nah acuan dan alasan dari kapolres Bogor itu sudah sangat kuat. Terkuak jelas alasan dari pertemuan itu tak lain terus memaksakan doktrin negara berbasis kekhilafahan seperti yang menjadi agenda dari HTI. Para simpatisan HTI dan simpatisan khilafah tak pernah henti untuk merongrong negara ini.

Kepolisian RI harusnya jangan hanya menolak memberi ijin tapi menciduk para panitia yang ngeyel tersebut serta pembicara yang bakal merongrong ideologi negara. Sudah pahamlah cara main mereka yang berkedo memakai acara ini unntuk makin menebarkan paham dna pengaruh mereka yang tak cocok dengan ideologi dan sistem bangsa ini yang sudah paten dan permanen.

Dari Pemerintah jangan memberi angin lagi atau berkompromi dengan mereka. Ketegasan Pemerintah ditunggu karena para pentolan yang pro khilafah terus eksis dan masih berkiprah di negeri ini. Seharusnya jangan lagi main kompromi tapi ketegasan ditunggu oleh masyarakat.

Mmebiarkan mereka kucing-kucingan dengan apparat maka akan semakin membuat organisasi ini makin liar dan besar. Butuh ketegasan Pemerintah bahwa setiap acara dan kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang apalgi punya niat jahat mau mengganti ideologi negara harus dikategorikan makar.

Gelombang penolakan sudah muncul, jangan sampai Polda Metro Jaya membiarkan atau memuluskan acara mereka. Kepolisian haurs memeriksa dan mengusut para panitia dan pembicara karena tak henti-hentinya ingin menggelar acara ini. Patut dicurigai yang mem-backing acara ini. Parah kalau acara ini berpindah lagi dan Kepolisian harus bolak-balik mengancam dan membubarkan, harus ada tindakan yang tegas dan tunjukkan bahwa ini adalaha negara hukum!

 

Sumber: Seword




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA