Wednesday, 14 Nov 2018
Temukan Kami di :
Nasional

Lika-liku RUU Honorer Jadi PNS Penuh Duka dan Lara

Indah Pratiwi - 08/11/2018 16:36

Beritacenter.COM - Keberadaan para tenaga honorer dari bermacam kategori di instansi-instansi pemerintah baik di pusat dan daerah memang sering kali dipandang sebelah mata kinerjanya oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Badan Legislasi DPR RI, Rahayu Saraswati bahwa ia berusaha mendorong upaya Revisi Undang-undang(RUU) Aparatur Sipil Negara(ASN) agar para honorer dan pegawai tetap di instansi-instansi pemerintah lebih diprioritaskan menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS), Kamis(8/11).

"Mendorong agar Revisi Undang-Undang ASN lebih diprioritaskan lagi pada tahap pembahasan. Ini berkaitan dengan penghargaan kemanusiaan pada mereka yang mengabdi puluhan tahun di republik ini," papar Saras di Ruang Rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Hal ini juga disenadakan oleh Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas bahwa RUU ASN menjadi catatan khusus Menkumham agar melakukan kordinasi dengan Kementrian PAN RB. Alasannya, para tenaga honorer telah mengabdi bertahun-tahun, namun negara tidak menghargai mereka sedikitpun. Oleh itu, demi alasan kemanusiaan adalah dengan cara mengangkatnya menjadi PNS sebagai bentuk apresiasi.

"Menjadi catatan buat menteri, supaya Undang-Undang ASN, karena ini kan soal kemanusiaan, bagaimana melihat para tenaga honorer kita. Dibandingkan pemerintah membuka kesempatan untuk membuka formasi baru, alangkah baiknya kalau kemudian tenaga ASN ini sesegera mungkin diangkat," harap Supratman.

Bahkan, ia mengungkapkan kejanggalan pemerintah yang beralasan tidak memiliki dana mengangkat tenaga honorer menjadi PNS. Buktinya, kata dia, pemerintah membuka CPNS yang jumlahnya ratusan ribu.

Menurutnya, dengan mengangkat pegawai honorer dan pegawai tetap di instansi negara menjadi PNS merupakan bentuk apresiasi negara untuk mereka lantaran telah mengabdi kepada negara. Jangan sampai, mereka yang bekerja bertahun-tahun belum diangkat menjadi PNS hanya menerima kekecewaan.

"Artinya dengan membuka formasi baru, kan berarti pemerintah punya uang. Sebanyak 239 ribu sekian tenaga ASN, kalau tenaga-tenaga honor yang diangkat, itu akan sangat memberi apresiasi luar biasa atas pengabdian mereka selama ini," jelas Supratman.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo(Bamsoet)mengatakan bahwa pembahasan RUU ASN harus diselesaikan. Pasalnya, ada hak yang harus mereka terima bagi para tenaga honorer dan pegawai tetap di pemerintahan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil(PNS).

"Semangat DPR RI dalam menyelesaikan revisi UU ASN sangat tinggi karena kita menyadari ada hak rakyat yang perlu diakomodasi," ujar Bamsoet, sapaannya, saat menerima Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN di ruang kerja Ketua DPR, Selasa, (25/9/2018).

"Diselesaikannya revisi UU ASN bisa menjadi dasar hukum pengangkatan PNS bagi para pegawai honorer (K2 dan non-K), kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS," imbuhnya.




Berita Lainnya

Ulama Tolak Pertemuan Khilafah Dunia di Bogor

13/11/2018 17:33 - Lukman Salasi
Kemukakan Pendapat


BOLA