Tuesday, 21 May 2019
Temukan Kami di :
Nasional

Amien Rais Intervensi Proses Hukum, KPK: Tudingannya Tak Berdasar

Anas Baidowi - 29/10/2018 17:04

Beritacenter.COM - Amien Rais tidak terima dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Wakil Ketua DPR dari PAN Taufik Kurniawan untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN. Amien Rais melakukan protes dengan mendatangi gedung lembaga antirasuah untuk menemui Agus Rahardjo, Senin (29/10).

KPK tidak mempersoalkan kedatangan Amien Rais. KPK memastikan kedatangannya tidak akan memengaruhi proses hukum yang dilakukan KPK.

Baca Juga : Gaya Amien Rais di KPK: Minggir-minggir, Mau Ketemu Agus Rahardjo

KPK mengingatkan, Ketua Dewan Kehormatan PAN tersebut tidak mengintervensi proses hukum yang dilakukan lembaga antikorupsi. Menurut KPK, jika merasa memiliki proses kepentingan dengan penanganan suatu perkara seharusnya menempuh jalur hukum.

"Kami harap jika ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penanganan perkara di KPK silahkan tempuh jalur hukum. Jangan sampai ada intervensi politik terhadap kerja KPK," tegas Jubir KPK Febri Diansyah.

Dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (29/10), Amien Rais sempat menyinggung mengenai langkah KPK melarang Taufik bepergian ke luar negeri. Amien mengingatkan KPK untuk tidak tebang pilih dalam menangani perkara.

Febri menilai tudingan yang dilontarkan Amien tidak berdasar. Apalagi dilontarkan saat masyarakat Indonesia sedang berduka atas jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Tanjung Karawang pagi tadi.

Baca Juga : Astagfirullah...! Ditengah Kabar Duka Lion Air JT 610 Yang Jatuh, Caleg PAN Bikin Berita "Hoaks"

"Dalam keadaan berduka karena insiden pagi ini, kami kira tidak baik jika ada tudingan-tudingan tidak berdasar," ungkapnya.

Ditegaskan Febri pelarangan seseorang bepergian ke luar negeri merupakan kewenangan yang diberikan UU kepada penegak hukum, termasuk KPK. Menurutnya, jangan sampai ada pihak yang mempersoalkan kewenangan yang dimiliki KPK tersebut hanya karena ada koleganya di partai sedang menghadapi proses hukum.

Dikatakan, dalam memberantas korupsi di Indonesia, KPK telah memproses sejumlah pelaku kasus korupsi dari berbagai latar belakang, baik di tingkat DPR, DPRD, Kepala Daerah ataupun pejabat lainnya.

"Jadi, kami sarankan agar KPK tidak ditarik ke ranah politik. Karena proses hukum dalam kasus ini, termasuk pelarangan ke luar negeri adalah bagian dari proses hukum penanganan kasus korupsi," tegasnya.

Diketahui, KPK bakal segera mengumumkan status Taufik Kurniawan yang membuatnya dicegah bepergian ke luar negeri. KPK mengakui pencegahan Taufik bepergian ke luar negeri ini terkait dengan kasus dugaan suap pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN.

Febri memastikan KPK sudah meminta Ditjen Imigrasi Kemkumham untuk melarang Taufik bepergian ke luar negeri pada Jumat (26/10). Dijelaskan, pencegahan ke luar negeri dapat dilakukan KPK terhadap seorang saksi atau tersangka.

"Perlu dipahami, pencegahan ke luar negeri tersebut dapat dilakukan terhadap saksi atau tersangka, dan menurut Pasal 12 UU KPK, dapat dilakukan di tahap penyelidikan, penyidikan atau penuntutan," jelasnya.

Baca Juga : Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Atiqah Hasiholan Terkait Hoax Ratna Malam Ini

Pencegahan terhadap Taufik diduga terkait dengan kasus dugaan suap pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN. Dalam persidangan dengan terdakwa pengusaha asal Kebumen, Khayub Muhammad Lutfi di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (4/7) lalu, Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad yang dihadirkan sebagai saksi menyebut Taufik telah menerima uang sebesar Rp3,7 miliar terkait dengan DAK untuk Kebumen.

KPK pun mendalami fakta persidangan tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Bahkan, KPK sudah meminta keterangan Taufik pada Rabu (5/9) lalu.

 

 




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA