Wednesday, 14 Nov 2018
Temukan Kami di :
News

Setara Institute: Kontroversi Pertemuan Firly dan TGB Upaya Pelemahan KPK

Fani Fadillah - 19/10/2018 17:45 Ketua Setara Institute, Hendardi

Beritacenter.COM - Ketua Setara Institute, Hendardi melihat adanya kejanggalan soal kontroversi pertemuan Direktur Penindakan KPK, Brigjen Firli dengan Tuan Guru Bajang (TGB) yang nyaring disuarakan pihak luar dan telah dibantah oleh pimpinan KPK. Menurutnya hal itu merupakan upaya untuk melemahkan KPK.

Baca juga:

“Persoalan-persoalan internal yang di-amplify ke luar KPK dan menimbulkan kontroversi publik bisa diduga merupakan rangkaian bagian kerja dari elemen tertentu yang bermaksud mengusik KPK dan/atau terus menerus mempertentangkan faksi-faksi di tubuh KPK berseteru. Ujung dari upaya ini adalah pelemahan KPK,” kata Hendardi dalam keteranganya, Jumat (19/10/2018).

Hendardi menjelaskan, terkait pertemuan komisioner KPK, pejabat dan pegawai KPK memang diatur secara rigid dalam Peraturan KPK No. 07/2013 tentang Prilaku KPK. Namun demikian, sejak kasus pertemuan yang melilit Chandra M. Hamzah, Komisioner KPK dengan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin yang dililit kasus, pimpinan KPK atau Komite Etik KPK tidak pernah menyelesaikannya secara tegas.

Padahal, lanjut dia, dalam peraturan KPK pertemuan juga dibenarkan jika diketahui pimpinan. Relativitas makna pertemuan inilah yang saat ini juga menimpa Deputi Penindakan KPK, meskipun pertemuan itu dilakukan di tempat terbuka dan dalam hubungan antar Muspida Provinsi NTB.

“Pertemuan di tempat umum atau publik area seperti pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, acara pernikahan, pusat olah raga, dll yang tidak disengaja merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Sepanjang jejak rekam yang bisa ditelusuri, Brigjen Pol. Firli adalah perwira tinggi Polri yang berintegritas dan karenanya pula dipilih menjadi Deputi Penindakan KPK,” ungkapnya.

Dia juga menyebut advokasi persoalan-persoalan di tubuh KPK dalam kerangka penguatan KPK adalah kebutuhan kita semua untuk menjaga lembaga ini terus dipercaya rakyat. Tetapi amplifying berlebihan dan membiarkannya menjadi kontroversi jelas disayangkan karena menjadikan KPK rentan dipolitisasi oleh berbagai pihak.

“Fokus pemberantasan korupsi dan perkuat manajemen organisasi KPK adalah prioritas utama KPK saat ini dan tidak ikut dalam politik,” tuntasnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA