Saturday, 15 Aug 2020
Temukan Kami di :
Nasional

Presiden Jokowi Teken Pelapor Korupsi Dapat Uang Rp200 Juta

Indah Pratiwi - 09/10/2018 20:30

Beritacenter.COM - Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang bagaimana pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan peraturan PP 43/2018, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta yang bisa dilihat pada situs Setneg.go.id, Selasa (9/10/2018).

Menurut Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta),” demikian bunyi pasal 17 ayat (2) PP tersebut, Selasa(9/10).

Selain itu, untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Presiden Joko Widodo sendiri meneken aturan tersebut dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM pada 18 September 2018. PP 43/2018 yang masuk ke lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157.

Peraturan tersebut menjelaskan masyarakat yang memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau pun penegak hukum. Pemberian informasi kepada penegak hukum dapat berbentuk laporan baik secara tertulis atau lisan, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Laporan dugaan korupsi harus memuat identitas asli pelapor yang jelas dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi. Pelapor juga wajib melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lain dan dokumen atau keterangan terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan beserta bukti-bukti yang ada.

Pelapor juga berhak memberikan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum. Setelah melaporkan, pelapor juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.

 




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA