Friday, 19 Oct 2018
Temukan Kami di :
Nasional

Jejak Kasus Bambang Widjojanto, Sang Aktor Pemberi Keterangan Palsu

Lukman Salasi - 09/10/2018 15:33

BeritaCenter.com – Bambang Widjojanto yang kini jadi sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi Jakarta atau KPK nya DKI Jakarta pernah jadi tersangka dan ditangkap petugas Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu ditangkap pada 23 Januari 2015 setelah ditetapkan sebagai tersangka. Bambang disangka terlibat dalam memberi keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Seperti diketahui, sebelum menjabat pimpinan KPK, Bambang adalah pengacara yang biasa berperkara di MK. Saat berprofesi sebagai pengacara inilah, polisi mendapat laporan soal Bambang dituduh menyuruh para saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Kotawaringin Barat pada 2010.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie menjelaskan, awalnya pihaknya mendapatkan laporan masyarat pada 15 Januari 2015. Ia tidak menyebut identitas pelapor.

Bareskrim Porli lalu membentuk tim untuk menyelidiki laporan itu. Menurut Ronny, penyidik sudah menemukan tiga alat bukti bahwa Bambang melakukan tindak pidana. Bukti-bukti itu, kata dia, didapat dari pelapor dan para saksi.

"Setelah melakukan galar perkara beberapa kali, lalu bisa ditingkatkan ke penyidikan. Penyidik sudah dapat alat bukti surat atau dokumen, keterangan para saksi, dan keterangan ahli," kata Ronny saat itu.

Bambang lalu ditangkap di kawasan Depok pada pukul 07.30 WIB . Bambang langsung dibawa ke Bareskrim Polri dan diperiksa sebagai tersangka.

Namun, BW tertolong Jaksa Agung HM Prasetyo yang memutuskan untuk mengesampingkan (deponering) perkara yang melibatkan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto pada Kamis, 3 Maret 2016.

Keputusan ini diambil Jaksa Agung sebagai adalah hak prerogatif dirinya selaku Jaksa Agung demi kepentingan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun kini BW sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, haruskah kasus ini kembali dilanjutkan mengingat hukum harus ditegakkan terhadap siapapun yang terbukti bersalah.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA