Friday, 16 Nov 2018
Temukan Kami di :
News

Soal Pelarangan Gerakan #2019GantiPresiden, Kapolri: Tolong baca pasal 6

Fani Fadillah - 11/09/2018 04:23 Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Beritacenter.COM - Terkait adanya antisipasi gerakan #2019GantiPresiden yang akhir-akhir ini beredar di sejumlah daerah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian akhirnya turut angkat bicara. Antisipasi dilakukan dengan beberapa pelarangan aksi #2019GantiPresiden menjelang Pemilihan Umum 2019.

Baca juga:

Menurut Tito, pihaknya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang‎ Kebebasan dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jika dalam penyampaian pendapat tidak ada masalah, maka masyarakat berhak melakukan aksi demonstrasi karena dilindungi UU.

"‎Tapi ada Pasal 6, tolong baca Pasal 6, ada lima poin, yang poinnya tidak boleh. Di antaranya; satu, harus tidak boleh melanggar HAM orang lain. Jadi kalau di tengah jalan membuat semacam unras, kemudian tiba-tiba orang mau lewat enggak boleh, itu yang mau ke rumah sakit keganggu," papar Tito saat menghadiri pernikahan putra Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Senin 10 September 2018 malam.

Ia melanjutkan; kedua, berdasarkan UU 9/1998, penyampaian pendapat tidak boleh ada kata-kata yang menghujat atau memaki karena tidak sesuai moral dan etika. Kemudian ketiga, massa aksi juga harus mematuhi UU yang ada.

"Keempat, harus mematuhi kepentingan publik. Jadi, ‎kalau ada gangguan ketertiban umum itu bisa tidak diperbolehkan. Kelima, harus memelihara keutuhan persatuan bangsa," papar Tito.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu pun meminta masyarakat memahami lima poin di Pasal 6 UU 9/1998. Sehingga, tidak bisa semua gerakan atau aksi unjuk rasa digeneralisasi dilindungi oleh UU.

"Fine, itu betul (menyampaikan pendapat dilindungi UU), tapi ada pasal 6 yang jadi landasan pembatasannya dan itu diatur dalam aturan internasional yaitu ICCPR Pasal 19 diatur empat yang enggak boleh, termasuk di antaranya lima poin tadi," terangnya.

Ia menambahkan, jika ada gerakan yang berpotensi konflik atau memecah belah bangsa, serta mengganggu ketertiban umum, maka sesuai pasal 15, gerakan atau aksi tersebut bisa dibubarkan.

"Betul memang bahwa menyampaikan pendapat tidak lagi gunakan istilah izin. Yang ada pemberitahuan. Tapi, Kapolri ada kewenangan diskresi bila terjadi potensi konflik," jelasnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA