Monday, 22 Jul 2019
Temukan Kami di :
News

Di Tangan Anies-Sandi "Pungli" Pengurusan Sertipikat "Merajalela"

Pungli dialami warga saat mengurus sertifikasi tanah di kantor-kantor kelurahan. Program sertifikasi tanah gratis menjadi obyek menguntungkan bagi oknum aparat kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Agar mendapatkan sertifikasi tanah gratis, warga diminta uang mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 4 juta per orang.

Indah Pratiwi - 27/07/2018 06:33

Beritacenter.COM - Beda Gubernur beda pula cara memimpinya, hal ini dirasakan langsung oleh warga Jakarta. Dari pemimpin yang dikenal tegas dan pemarah hingga saat ini gubernurnya yang dikenal dengan lemah lembut.

Dengan perbedaan sifat cara memimpin dimanfaat beberapa oknum untuk berbuat nakal. Dengan mengendurnya pengawasan terhadap aparat kelurahan dan kecamatan, membuat pungutan liar (pungli) mulai marak kembali di kantor yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.

Pungli dialami warga saat mengurus sertifikasi tanah di kantor-kantor kelurahan. Program sertifikasi tanah gratis menjadi obyek menguntungkan bagi oknum aparat kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Agar mendapatkan sertifikasi tanah gratis, warga diminta uang mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 4 juta per orang.

Baca juga :

Seperti yang terjadi di kawasan Pondok Kopi, Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur. Warga yang sudah mendapatkan sertifikat dimintai uang dengan besaran Rp 1 juta. Salah seorang warga mengungkapkan pihak yang meminta uang adalah oknum ketua RT. Padahal, sertifikat tanah miliknya sudah di tangan.

“Padahal sertifikat sudah saya pegang lho. Dan saya terima waktu pembagiannya di Bekasi. Saat serah terima secara simbolis oleh Presiden Jokowi. Kan waktu itu Presiden bilang sertifikat gratis. Namun kenapa justru saya dimintai uang Rp 1 juta oleh ketua RT dengan alasan pengurusan sertifikat dilakukan dari dana swadaya. Dan uang itu akan diserahkan ke RW dan lurah. Ya terang saja ya tolak. Saya enggak mau kasih. Ini kan program gratis,” kata warga tersebut.

Hal yang sama juga dialami warga di Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pendataan calon penerima program ini dilakukan secara tertutup oleh ketua RT. Kemudian, nama-nama orang yang bersedia memberikan uang disetorkan ke RW untuk kemudian diteruskan kepada “pengurus” di tingkat kelurahan.

Salah seorang warga Kelurahan Pondok Pinang mengatakan tindakan pungli tersebut melibatkan oknum staf kelurahan, ketua RW dan RT.

“Program ini sangat tertutup. Oknum ketua RT yang mendata nama-namanya. Setiap warga yang sudah didata masuk dalam program sertifikasi tanah gratis ini diminta uang mulai dari Rp 4 juta. Bahkan, ada yang diminta sampai puluhan juta. Perhitungannya tidak jelas kenapa sampai harus keluar uang segitu banyaknya,” kata warga yang tak mau disebutkan namanya.

Dugaan adanya pungli dalam program sertifikasi tanah gratis ini mencuat dari pernyataan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi. Ia menengarai telah marak terjadi pungli dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di kelurahan.

“Ini bukan isapan jempol. Sudah banyak warga yang mengadu ke kami, karena mereka dimintai bayaran tinggi untuk pengurusan PTSL. Baik dari oknum kelurahan maupun oknum RT dan RW,” kata Prasetio, Senin (23/7).

Dia menduga, maraknya pungli dalam pengurusan sertifikasi tanah ini karena longgarnya pengawasan oleh Gubernur DKI.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA